Azka, Naura Qonita (2019) Pembatasan Hak Beragama Bagi Muslim Uighur Oleh Pemerintah Daerah Xinjiang China Ditinjau Dari Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat konflik hukum ketidaksesuaian antara peraturan peundang-undangan daerah otonomi Xinjiang-Uighur, China dengan Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional. Pilihan isu hukum tersebut dilatar belakangi oleh adanya pasal yang mendiskriminasi umat beragama islam di provinsi Xinjiang khususnya untuk muslim Uighur. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang dikemukakan: (1) Apakah peraturan daerah Xinjiang-Uighur Autonomous Region Regulation on De-extremification tidak bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights?; (2) Bagaimana implikasi hukum pembatasan kebebasan beragama terhadap muslim Uighur oleh Pemerintah Daerah Xinjiang-Uighur ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional? Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti untuk dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mana metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada konflik hukum tertentu kemudian diakitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti mendapat jawaban atas konflik hukum yang diteliti bahwa apapun alasan negara China untuk menetapkan peraturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan konvensi internasional karena terdapat pasal yang bertentangan dengan hak-hak asasi setiap masyarakat Uighur, terutama tentang kebebasan beragama karena dampak setelah di tetapkannya peraturan daerah tersebut, masyarakat Uighur tidak mendapatkan kebebasan terhadap hak-haknya khususnya hak untuk menjalankan keyakinannya atau agamanya. Sehingga muslim Uighur merasa tidak mendapatkan hak-haknya.
English Abstract
In this paper, the researcher raised the legal conflict of discrepancies between the statutory regulations of the Xinjiang-Uighur autonomous region, China and the International Human Rights Convention. The choice of legal issues was motivated by an article that discriminated against Muslims in Xinjiang province, especially for Uighur Muslims. Based on the background above, there are two formulations of the problem raised: (1) Does the Xinjiang-Uighur Autonomous Region Regulation on De-extremification regulations not conflict with the International Covenant on Civil and Political Rights ?; (2) What are the legal implications of limiting religious freedom to Uighur Muslims by the Xinjiang-Uighur Regional Government in terms of International Human Rights Law? Then in this study using a normative juridical method with a statute approach and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by researchers to be analyzed using qualitative analysis techniques in which the method of analyzing descriptive analytical data that refers to certain legal conflicts is then agitated with the opinion of legal experts and based on applicable laws and regulations. From the results of the research with the method above, the researcher got answers to the legal conflicts examined that whatever Chinese state's reasons for establishing the regulation were considered not in accordance with international conventions because there were articles that contradicted the basic rights of every Uighur society, especially regarding religious freedom because the impact after the regional regulation was determined, the Uighur community did not get freedom from their rights, especially the right to exercise their beliefs or religion. So that Uighur Muslims feel they don't get their rights.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/143/051902834 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations > 341.4 Jurisdiction over physical space; human rights > 341.48 Human rights > 341.483 2 Freedom of religion |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 01 Jul 2020 03:53 |
| Last Modified: | 01 Jul 2020 03:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169514 |
Actions (login required)
 |
View Item |