Pramuhario,, Anandito Satrio (2019) Analisis Perbandingan Pengadaan Barang Dan Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery Dengan Skema Gross Split,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam kegiatan usaha hulu migas, kontrak kerja sama dapat berganti skema, guna menemukan skema yang paling menguntungkan Negara dan tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penelitian ini, pada permasalahan dilatarbelakangi oleh perubahan skema kontrak kerja sama yang semula skema cost recovery menjadi skema gross split. Perubahan skema gross split pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Tetapi dengan lahirnya peraturan tersebut, mengakibatkan timbulnya hal baru dalam hal pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa: “Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri”. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terhadap pengadaan barang dan jasa kontrak kerja sama skema cost recovery dan mengapa pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split melakukan pengadaan barang dan jasa secara mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (Library Research), dan media internet. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penulis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah perubahan Skema Gross Split menjadikan sistem pengadaan yang birokratis (perencanaan, perizininan, dan pengawasan) dan perdebatan yang terjadi pada skema cost recovery menjadi berkurang, sehingga memberikan keleluasaan lebih kepada kontraktor yang dapat berdampak positif pada percepatan pelaksanaan kegiatan usaha sehingga lebih efektif dan kontraktor lebih independen. Dalam pengadaan barang/ jasa, perubahan skema gross split memiliki dampak berupa keuntungan dan kerugian, antara lain: tidak ada pengembalian biaya produksi oleh Negara, lebih efisien, lebih transparan, mengurangi rantai birokrasi, dan pengawasan SKK Migas berkurang. Pengadaan barang/ jasa secara mandiri tersebut diperbolehkan dengan dasar yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah agar adanya perubahan perilaku terkait pengadaan barang/ jasa kontrak kerja sama skema gross split, yaitu: bagi kontraktor adalah diperlukannya sosialisasi kepada kontraktor kegiatan usaha hulu migas terkait pengadaan barang/ jasa secara mandiri yang efisien, efektif, yaitu pengadaan yang memperhatikan cost dan risk management, the best cost and the best technology, dan pengadaan yang berkelanjutan, serta memiliki paradigma nasionalis. Bagi negara adalah menjaga iklim usaha hulu migas dengan memperhatikan: sosial, perizinan, keamanan, birokrasi, dan regulasi. Serta, tidak ikut mencampuri pengadaan barang/ jasa skema gross split oleh kontraktor.
English Abstract
In upstream oil and gas business activities, the production sharing contract can change schemes, in order to find the scheme that benefits the State the most and achieve the people's prosperity as much as possible. This study, was motivated by changes in the scheme of the cooperation contract, which was originally a cost recovery scheme to become a gross split scheme. The change in gross split scheme was first regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. But with the issuance of these regulations, resulting in the emergence of in terms of the procurement of goods and services for upstream oil and gas business activities. In Article 18 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 explains that: "Procurement of goods and services is carried out by the Contractor independently" Based on the background above, the legal issues raised in this study are how the impact of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts for the procurement of goods and services for cooperation contract cost recovery schemes and why the procurement of goods and services is based on Article 18 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts to procure goods and services independently. The research conducted by the author is a normative juridical study with the method of Statue Approach and Analytical Approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through Library Research, and internet media. In analyzing legal materials, the author uses grammatical and systematic interpretation techniques. The conclusion that the authors get from this study is that the change in the Gross Split Scheme has made the bureaucratic procurement system (planning, licensing, and supervision) and debates that occur in the cost recovery scheme to be reduced, thus giving contractors more flexibility to have a positive impact business so that it is more effective and the contractor is more independent. In the procurement of goods / services, gross split scheme changes have an impact in the form of profits and losses, including: there is no return on production costs by the State, more efficient, more transparent, reduce the chain of bureaucracy, and supervision of SKK Migas is reduced. The procurement of goods / services independently is allowed on the basis of juridical aspects, sociological aspects, and philosophical aspects. The recommendations that can be given are so that there is a change in behavior related to the procurement of goods / services gross split scheme, namely: for contractors is the need for socialization to contractors of upstream oil and gas business activities related to the procurement of goods / services independently efficiently, effectively, namely procurement pay attention to cost and risk management, the best cost and the best technology, and procurement that is sustainable, and has a nationalist paradigm. For the country is to maintain the upstream oil and gas business climate by taking into account: social, licensing, security, bureaucracy and regulation. As well as not interfering in the procurement of gross goods / services split by contractors.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/89/051902789 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Usaha Hulu Migas, Gross Split-Procurement of Goods and Services, Upstream Oil and Gas, Gross Split |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency > 346.022 Contracts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 01 Jul 2020 03:28 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 07:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169507 |
Actions (login required)
 |
View Item |