Nadeak, Merri Intan (2019) Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Valle Recht Vevolging) Dalam Tindak Pidana Ekonomi (Studi putusan nomor 2391 K/PID.SUS/2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan kasasi yang mengadili seseorang dengan dakwaan pasal6 ayat(1) huruf(b) jo Pasal 1 3e UU no 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi yaitu dalam putusan 2391 K/PID.SUS/2013 dengan terdakwa Hari Utomo Bin Wignyo Susanto,Terdakwa dinyatakan menjual pupuk bersubsdi lebih dari Harga Eceran Tertinggi(HET) yang diatur oleh pemerintah dalamPermenno87/Permetan/SR.130/12/2011terdakwadiketahuiterbuktimelakukanperbuatan yang didakwakan oleh JPU,namun oleh hakim terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Apa kriteria dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum(onslag van alle recht vervolging)?(2)Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum(Onslag van valle recht velvolging) dalam putusan kasasi no 2391K/PID.SUS/2013 sesuai dengan hukum pidana positif Indonesia? Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,(1) kriteria putusan lepas yaitu1.Perbuatan terdakwa yang telah diatur dan didakwakan kepadanya menurut alatbukti dalam pasal 184 KUHAP dan meyakinkan hakim atas alatbukti 2.Bukan merupakan tindakpidana,bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang telah terbukti tersebut, tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana,seolah-olah penyidik dan JPU melihatnya sebagai perbuatan tindakpidana, akan tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup peraturan lain(2)Perbuatan terdakwa yang menjual pupukbersubsidi diatas HET namun diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan adanya kesepakatan dari anggota kelompok tani sehingga harga pupuk tersebut dijual melebihi HET menurut penulis tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia dari banyaknya peraturan mengenai pupukbersubsidi seperti Peraturan Menteri tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, Permen tentang kebutuhan dan HET,dalam Peraturan Presiden RI pupuk bersubsidi termasuk barang dalam pengawasan, dalam Perpu tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan.Dalam aturan terkait pupukbersubsidi ini tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa kesepakatan dapat menjadi alasan pembenar menjual pupuk lebih dari HET, dalam putusan ini hakim keliru dalam memutus putusan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan fakta persidangan hakim telah menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperjualbelikan pupukbersubsidi melebihi HET dan dalam amar putusan hakim tidak menjelaskan seharusnya perkara ini masuk kedalam ruang lingkup peraturan apa sehingga di putus lepas dari segala tuntutan hukum.
English Abstract
This research was motivated by the existence of a cassation ruling which tried someone with article 6 paragraph (1) letter (b) in conjunction with Article 1 3e of Law No. 7 of 1955 concerning Economic Crime with a decision free from all lawsuits relating to subsidized fertilizer, namely in decision 2391 K / PID.SUS / 2013 with Defendant Hari Utomo Bin Wignyo Susanto, Defendants were stated to sell subsidized fertilizers in excess of the Highest Retail Price (HET) regulated by the government in Permen no87 / Permetan / SR.130 / 12/2011 that the results of the indictment were charged by the Prosecutor but by the judge the defendant was cut off from all lawsuits. Based on this, the formulation of the problem in this study was (1) What are the criteria in the decision free of all legal claims (onslag van alle recht vervolging)? the law (Onslag van valle recht velvolging) in the cassation decision no 2391K / PID.SUS / 2013 in accordance with Indonesian positive criminal law? From the results of this study, it can be concluded that, (1) the decision criteria are released, namely 1. The defendant's actions have been arranged and indicted according to the evidence in article 184 of the Criminal Procedure Code and convincing the judge of evidence 2. Not a proven act against the accused This is not included in the scope of criminal law, as if investigators and prosecutors see it as an act of crime, but may be within the scope of other regulations (2) Actions of defendants who sell subsidized fertilizers above HET but are cut off from all lawsuits on the grounds of an agreement from members of farmer groups so that the price of fertilizer sold above HET according to the author is not in accordance with Indonesian positive law from the many regulations regarding subsidized fertilizers such as Ministerial Regulation on the procurement and distribution of subsidized fertilizers for the agricultural sector, Minister of Regulation concerning needs and HET, in RI Presidential Regulation Subsidized insurance includes goods under supervision, in the Perpu concerning trade in goods under supervision. In the regulation regarding subsidized fertilizers there is no rule that explains that the agreement can be the reason for justifying selling fertilizers more than HET, in this ruling the judge is wrong in deciding the verdict from all lawsuits, based on the fact that the judge's trial has stated that the defendant legally and convincingly committed acts of trade in subsidized fertilizers in excess of the HET and in the judge's ruling it did not explain what this case should be in the scope of the regulation so that it was release.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/223/051902997 |
| Uncontrolled Keywords: | decision of ‘free from all charges’, charge, subsidised fertiliser |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.07 Trials > 345.077 Final disposition of cases > 345.077 2 Sentencing |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 01 Jul 2020 03:07 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 06:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169499 |
Actions (login required)
 |
View Item |