Arista, Schaesha (2019) Penegakan Sanksi Administrasi Bagi Penyelenggara Pemondokan Yang Tidak Mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan pemondokan di Kota Malang dapat mempengaruhi tertib administrasi kependudukan serta nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Kota Malang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Adanya ketentuan mengenai penyelenggara pemondokan wajib melaporkan secara tertulis jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga dan Rukun Warga menyebabkan peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penegakan sanksi administrasi bagi penyelenggara pemondokan yang tidak mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di daerah Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang? 2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di daerah Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa data dari studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi administrasi bagi penyelenggara pemondokan yang tidak mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di daerah Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang belum berjalan secara efektif karena belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, Satuan Polisi Pamog Praja (SATPOL PP) Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kelurahan Ketawanggede Kota Malang. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan tidak adanya kejelasan tentang kewenangan mengenai penegakan sanksi administrasi. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terutama penyelenggara pemondokan.
English Abstract
The existence of lodgings in Malang City can affect the orderly population administration and the social and cultural values of the people of Malang City. Because of that, the Regional Government of Malang City issued a Local Regulation Number 6 Of 2006 Concerning The Implementation Of Lodging Business. The provision of lodgings organizers must report in writing the number and identity of lodgers to the village chief by knowing the Neighborhood and the hamlet makes the researcher is interested in taking the formulation of the problem as follows: (1) How is administrative sanctions enforcement for lodging organizers who didn’t complying Article 8 Section (1) Letter E Malang City Local Regulation Number 6 Of 2006 concerning The Implementation Of Lodging Business in Ketawanggede Urban Village, Lowokwaru Sub District Malang City? (2) what are problems and efforts in Implementation Article 8 Section (1) Letter E Malang City Local Regulation Number 6 Of 2006 concerning The Implementation Of Lodging Business in Ketawanggede Urban Village, Lowokwaru Sub District Malang City? This research is type of empirical judical research, research methods to answer the formulation of this research problem is sociological juridical approach method. Research location at Ketawanggede Urban Village, Lowokwaru Sub District Malang City. Data source used in this research are primary is interview, and secondary is literature. The data analysis used is descriptive qualitative. Based on the discussion, it can be concluded that administrative sanctions enforcement for lodging organizers who didn’t complying Article 8 Section (1) Letter E Malang City Local Regulation Number 6 Of 2006 concerning The Implementation Of Lodging Business in Ketawanggede Urban Village, Lowokwaru Sub District Malang City has not effectively because the coordination has not been carried out maximally by Investment Board and One Stop Service (DPMPTSP) Malang City, Malang city Municipal Police (SATPOL PP), Lowokwaru Sub District, and Ketawanggede Urban Village. Constraints faced are lack of socialization and there is no clarity about the authority regarding enforcement of administrative sanctions. efforts that have been done are socialization guidance to the community, especially lodging organizers.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/221/051902995 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 30 Jun 2020 03:51 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 07:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169486 |
Actions (login required)
 |
View Item |