Nurmawan, Muhammad Ilyas (2019) Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini atas dasar permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang. Pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.450 anak jalanan. dan hal tersebut akan selalu bertambah tiap tahun karena beberapa faktor. Salah satunya karena di dalam pasal 14 ayat 1, Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, disebutkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang harus menyiapkan sarana dan prasarana seperti panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejateraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Namun, sampai saat ini Pemerintah Kota Tangerang belum mempunyai fasilitas yang tertera di dalam perda tersebut. Sehingga membuat jumlah anak jalanan di Kota Tangerang terus bertambah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan adalah bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dan apa hambatan yang dialami pemerintah serta solusi dalam menjalankan tanggungjawab Peraturan Daerah tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah narasumber, melalui metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah diperoleh maka data tersebut dianalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana dengan mencoba mendeskripsikan terlebih dahulu hal-hal yang khusus untuk menjadi kesimpulan yang umum. Sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah diatas melalui metode diatas, maka jawaban dari rumusan masalah, yakni : Pemerintah Kota Tangerang yaitu Dinas Sosial Kota Tangerang yang berwenang mengurus permasalahan kesejahteraan Sosial tidak bisa menjalankan Peraturan Daerah Tersebut secara maksimal dikarenakan adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, selain itu adanya 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
English Abstract
This research is based on social and economic problems that occur in the city of Tangerang. In 2017 there are around 1,450 street children. and this will always increase every year due to several factors. One of them is because in Article 14 paragraph 1, Tangerang City Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Fostering Street Children, Homelessness, Beggars and Buskers, it is stated that the Tangerang City Government must prepare facilities and infrastructure such as social care centers, social rehabilitation centers, education centers and training, social welfare centers, shelters and social protection homes. However, until now the Tangerang City Government does not yet have the facilities listed in the regulation. So as to make the number of street children in Tangerang City continue to grow. Based on this background, the legal issues raised are how is the Government's responsibility in the Development and Empowerment of Street Children Based on Article 14 of the Tangerang City Regional Regulation No. 5 of 2012 concerning the Development of Street Children, Homelessness, Beggars and Buskers and what obstacles are faced by the government and solutions in carrying out the responsibilities of the Regional. To answer these problems, the type of legal research used is empirical juridical using interview techniques for a number of sources, through an approach method that is a sociological juridical approach. After all the required data has been obtained, the data is analyzed through qualitative descriptive analysis techniques. Where by trying to describe things specifically to be a general conclusion. So that it can be presented in a more systematic writing to answer legal issues that From the results of research and analysis based on the above problem formulation through the above method, the answer to the problem formulation, namely: Tangerang City Government, namely the Tangerang City Social Service which has the authority to take care of social welfare issues cannot carry out the Regional Regulations maximally due to higher regulations, namely Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 5 of 2017 concerning Rehabilitation Standards With the Professional Approach to Social Work, besides that there are 2 (two) factors namely internal factors and external factors
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/220/051902994 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.7 Young people |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 24 Oct 2019 06:45 |
| Last Modified: | 24 Oct 2019 06:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169484 |
Actions (login required)
 |
View Item |