Mansyur, Nurul Hidayah (2019) Pengawasan Dprd Terhadap Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK (Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPRD telah menemui kendala sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja, sehingga upaya pengawasan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK ? dan apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam pengawasan DPRD terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK ?. Untuk menjawab Permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemeriksaan Keuangan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil laporan keuangan masih terdapat adanya kendala yang dihaapi. Maka secara garis besarnya pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung secara yuridis dan factual telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan pasal 153 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap proses pengawasan yang dilakukan
English Abstract
In performing the task of supervising the follow-up of financial report supervision by State Audit Agency, the Regional House of Representatives faces some factors that obstruct the supervising performance and leads to lack of optimal performance. Regarding the issue, this thesis is focused on how should the supervision of the Regional House of Representatives work over the follow-up of regional financial report result supervision by State Audit Agency? And what are the impeding factors that exist and the solution available to settle the issue? This research employed empirical-juridical method with socio-juridical approach, which was then related to grammatical interpretation to help analyse the theory of supervision, Regional House of Representative, Regional Financial Supervision, and State Audit Agency. The research reveals that there are several impeding factors in the follow-up of financial report result. However, the supervision performed by the Regional House of Representatives of the Regency of Tulungagung has juridically and factually performed according to its function as in line with Article 153 Paragraph (1) letter c of Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government, in which special attention is addressed to the process required in the supervision.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/154/051902845 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan DPRD, Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan-Supervision by Regional House of Representatives, regional finance, State Audit Agency. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.063 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 04 Sep 2019 07:14 |
| Last Modified: | 04 Sep 2019 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169427 |
Actions (login required)
 |
View Item |