Anugrahini, Adisti Niken Sawitri (2019) Penerapan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Mengenai Advokat Sebagai Pengguna Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Perkara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan peraturan baru mengenai administrasi pengadilan secara elektronik yang sering disebut dengan E-Court, yang merupakan aplikasi pengadilan elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan yang akan diimplementasikan di seluruh satuan kerja (satker) pengadilan. bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) diuraikan, bahwa peningkatan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan anggarannya melalui Teknologi Elektronik. Advokat sebagai pengguna terdaftar yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengguna terdaftar advokat memiliki kewajiban untuk membayar biaya perkara yang ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court) oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dalam sistem pendaftaran perkara. Apa saja kendala bagi advokat sebagai pengguna terdaftar dalam menerapkan sistem e-court berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Upaya yang dilakukan advokat dalam mengatasi kendala penerapan sistem e-court sebagai pengguna terdaftar berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum yuridis empris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data deskriptif yaitu kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang diwawancarai dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) tidak berjanan sesuai asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem e-court ini serta perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan rasa kepercayaan dan keamanan terhadap pengguna sistem tersebut dan pada sistem pembayaran elektronik (E-Payment) itu sendiri, oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai. Sering terjadinya dalam melakukan transaksi perbankan melalui internet ini sering terjadi salah transfer sejumlah dana, pengguna sistem e-payment sering salah menuliskan nomor tujuan transfer dana dan memasukkan ke nomor rekening yang bukan tujuan dari transfer, hal ini sangat merugikan pengguna e-payment itu sendiri, belum lagi dengan pembobolan sejumlah rekening bank merupakan bukti bahwa keamanan dari transaksi pembayaran elektronik sangat penting.
English Abstract
To ensure the implementation of an orderly, modern and accountable court administration, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has established a new regulation regarding electronic court administration which is often referred to as E-Court, which is an electronic court application developed by the Supreme Court to improve services to justice seekers will be implemented in all court work units. that all courts must switch from court administration which is done manually to the administration of cases in court electronically. In the Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 regarding the Administration of the Electronic Court (E-Court) is described, that the increase in administration, transparency and accountability in all courts in Indonesia requires access to accurate, complete and up-to-date data. This is because the data entered by each court and managed in an automated standard system allows the Supreme Court to effectively and efficiently manage its human resources and budget through Electronic Technology. Advocates as registered users who fulfill the requirements as users of court information systems with rights and obligations regulated by the Supreme Court. As a registered user, an advocate has an obligation to pay court fees that are directed to a court account with the bank through available electronic payment channels. Based on the background above, the legal problem raised in this study is the application of Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning case administration in an electronic court (e-court) by lawyers as registered users in the case registration system. What are the obstacles for lawyers as registered users in implementing the e-court system based on PERMA No.3 of 2018 regarding the administration of cases in court electronically. Advocates' efforts in overcoming the obstacles to implementing the e-court system as users are registered under PERMA No.3 of 2018 electronically on case administration in court. To answer the above problems, this empirical juridical legal research uses a sociological juridical approach, so the approach used is a qualitative approach, namely a research process carried out to obtain descriptive data, namely written or oral words from the interviewees and observed behavior. Data collection techniques obtained through interviews, observation and literature study. Based on the discussion, it can be concluded that the application of Perma No. 3 of 2018 concerning E-Court Administration of Cases does not operate according to the principle of justice, namely simple, fast and low cost due to lack of socialization to the public about the e-court system and legal protection that is closely related to a sense of trust and security towards the users of the system and the electronic payment system (E-Payment) itself, therefore an adequate legal protection is needed. Frequent occurrence in conducting banking transactions through the internet often occurs in the transfer of a number of funds, users of the e-payment system often incorrectly write down the destination number of funds transfer and enter the account number which is not the purpose of the transfer, this is very detrimental to the e-payment user. not to mention the breach of a number of bank accounts is proof that the security of electronic payment transactions is very important.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/113/051902804 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.05 Procedure |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 29 Jun 2020 07:39 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 05:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169424 |
Actions (login required)
 |
View Item |