-, Fadly (2019) Batasan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Yang Berubah Menjadi Perseroan Daerah Yang Dimiliki Oleh Lebih Dari Satu Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membagi Badan Usaha Milik Daerah Menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Berdasarkan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah maka harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah. Penyertaan modal pada perumda yang akan dimiliki lebih dari satu daerah ini harus diikuti dengan pembagian atau penyertaan modal yang jelas dari masing-masing daerah. Akan tetapi belum ada pengaturan yang jelas dalam hal menentukan berapa batasan penyertaan modal yang harus dipenuhi dalam penyertaan modal perumda. Karena berdasarkan pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 hanya mengatur salah satu daerah sebagai pemegang saham mayoritas. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dlam penelitian ini adalah (1) Apakah batasan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah yang akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah? (2) Apakah konstruksi pengaturan pembatasan penyertaan modal yang tepat pada perusahaan umum daerah yang akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah? Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran bahan dari internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa interprestasi gramatikal dan interprestasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jika akan dimilki oleh lebih dari satu daerah maka perumda harus mengubah bentuk hukumnya menjadi perseroda. Disini atau terjadi kekekaburan hukum terkait dengan batasan penyertaan modal jika perumda akan dimilki lebih dari satu daerah. Jika dikaitkan dengan pasal 339 ayat (1) dan (3) serta Pasal 6 ayat 1 huruf b dan ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 masih terjadi kekaburan hukum dimana hanya mengatur salah satu daerah harus memilki saham minimal 51% dan menjadi pemegang saham mayoritas pada perseroda. Akan tetapi tidak diatur daerah yang harus menjadi pemegang saham mayoritas tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada entitas BUMD perumda.2) Berpedoman pada prinsip, penulis membuat konstruksi pengaturan dengan membuat tambahan ayat (4) pada pasal 339 Undang-undang 23 Tahun 2014 yaitu “Pemegang saham mayoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah daerah yang mendirikan BUMD”
English Abstract
The enactment of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government divides Regional Owned Enterprises into two forms, namely Regional Public Companies and Regional Companies. Based on Article 334 paragraph (2) of Law Number 23 Year 2014 in the case that regional regulations will be owned by more than one region, the legal form must be changed to become a regional company. The capital participation in the regulation that will be owned by more than one of these regions must be followed by a clear distribution or equity participation from each region. However, there is no clear regulation in determining the limits of capital participation that must be met in the capital participation of the company. Because based on Article 339 of Law Number 23 Year 2014 and Article 6 Government Regulation Number 54 Year 2017 only regulates one area as the majority shareholder. Based on the background above, the legal issues raised in this study are (1) What are the limits of capital participation in regional public companies that will be owned by more than one region? (2) What is the concept of limiting proper capital participation in regional public companies that will be owned by more than one region? To answer the above problems, this normative legal research uses a legislative approach, a conceptual approach, and a historical approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through literature studies and material searches from the internet. Legal materials that have been obtained are analyzed using techniques of grammatical interpretation and systematic interpretation so that they can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. The results of the study show that: 1) Based on article 334 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 if it is to be owned by more than one region, then the regulation must change its legal form into a union. Here or there is a legal confusion related to the limit of capital participation if the regulation will be owned by more than one area. If it is associated with article 339 paragraph (1) and (3) and Article 6 paragraph 1 letters b and paragraph (2) PP Number 54 of 2017 there is still a legal obscurity which only regulates one area must have at least 51% shares and become shareholders the majority in percent. However, it is not regulated by the region which must become the majority shareholder. This certainly can cause legal uncertainty in the BUMD entity perumda.2) Guided by principle, the author made arrangement construction by making additional paragraph (4) in article 339 of Law 23 of 2014 namely "The majority shareholder as referred to in paragraph (3) is the area that establishes BUMD”
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/159/051902850 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 28 Jun 2020 02:46 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 02:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169418 |
Actions (login required)
 |
View Item |