Implementasi Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin)

Febrianti, Fitriana (2019) Implementasi Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait dengan Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Tema ini diangkat dikarenakan adanya partai politik yang mengikutsertakan atau eksploitasi anak untuk kegiatan politik terkait dengan peraturan dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”. Permasalahan tentang eksploitasi anak partai politik untuk kepentingan kampanye di Kota Banjarmasin masih banyak terjadi, dimana masyarakat Kota Banjarmasin masih melibatkan anak-anak untuk berkampanye dan pihak pemerintah membiarkan atau tidak peduli dalam hal orangtua melibatkan anak-anak untuk berkampanye. Bahwa dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah jelas di atur dan dapat dikenakan sanksi pidana untuk partai politik yang menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu eksploitasi anak untuk kegiatan politik hanya menitik beratkan pada sanksi pidananya sehingga sanksi administratif nya belum ada. Harusnya KPU sebagai Komisi penyelenggaraan pemilu harusnya membuat larangan untuk melibatkan anak untuk kampanye. Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan analisis deskriptif sehingga dapat disajikan dalampenulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Dan sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, penelusuran internet, studi dokumentasi, survey lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait eksploitasi anak untuk kepentingan kampanye serta sanksi administratif partai politik dan apakah faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait eksploitasi anak untuk kepentingan kampanye serta sanksi administratif partai politik.

English Abstract

This study raises problems associated with Child Protection Related to Children Exploitation for the Benefit of Campaigns and Administrative Sanctions Political Parties in the General Election Commission in Banjarmasin City. This theme was elevated due to the existence of political parties that engaged or exploited the children for political activities correlated to the regulations in Article 15 Letter a of Law Number 35 in the Year 2014 regarding Child Protection which read: "Every child have the right to obtain protection from political activities abuse". Many problems still faced regarding the children exploitation of political parties for the sake of campaign in Banjarmasin City, which was the people of Banjarmasin City still implicate the children to a campaign, and the government tolerated it or did not care in terms of parents entangling the children to a campaign. Whereas in Article 15 Letter a of Law Number 35 in the Year 2014, it is clearly regulated and can be subjected to criminal sanctions for political parties who abuse children for political activities. Therefore, children exploitation for political activities only focused on criminal sanctions, so that administrative sanctions did not yet exist. Hence, the KPU as the Election Implementation Commission should ban the implication of children in the campaign. To answer the above problems, researchers used empirical legal research methods with a sociological juridical approach. Legal material acquired will be analyzed using qualitative techniques and descriptive analysis so that it can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. For the data sources related to the problem under study were obtained through interviews, literature studies, internet searches, documentation studies, and field surveys. The finding of this study invent that the implementation of Article 15 Letter a of Law Number 35 in the year 2014 relating to Child Protection is allied to children exploitation for campaign purposes, administrative sanctions for political parties, and what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Article 15 Letter a of Law Number 35 in the Year 2014 about the Children Protection related to children exploitation for campaign purposes and administrative sanctions for political parties.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/157/051902848
Uncontrolled Keywords: Sanksi Administratif Partai Politik, Eksploitasi Anak-Political Party Sanctions, Children Exploitation
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342 087 Groups of people > 342.087 7 Age groups > 342.087 72 Young people
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 28 Jun 2020 02:05
Last Modified: 28 Jun 2020 02:05
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169415
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item