Nurcahyo, Aji (2019) Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja Atas Alasan Pengusaha Melakukan Perbuatan Menganiaya, Menghina Secara Kasar Atau Mengancam Pekerja. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan analisis yuridis pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atas alasan pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang persyaratan pekerja yang akan mengajukan permohonan PHK karena pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja sesuai pasal 169 ayat (1) huruf (a) UU Ketanagakerjaan harus mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat atau tidak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah alasan pengusaha menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam buruh/pekerja dalam pasal 169 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus diputuskan terlebih dahulu atau tidak pada pengadilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai syarat pekerja/buruh melakukan permohonan PHK ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis melakukan analisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogi. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tatabahasa. Sedangkan interpretasi analogi yaitu metode penemuan hukum dengan mencari esensi yang lebih umum dari sebuah perbuatan hukum yang telah diatur oleh undang-undang maupun belum ada peraturannya. Dari hasil analisa diatas dapat kesimpulan yang didapat berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE- 13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila pengusaha yang akan melakukan PHK kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat pada pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perlu adanya putusan hakim pidana, maka apabila perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja pada pasal 169 ayat (1) huruf (a) yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja perlu dilakukan pembuktian juga agar memiliki suatu putusan yang yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat yang nantinya digunakan sebagai bukti dalam melakukan permohonan pemutusan hubungan kerja.
English Abstract
In this legal research, the writer brought up the law issue of the juridical analysis of termination of employment by workers because employer do crime. The reason behind the choosing of the title is background by the legal vacuum that regulate the requirements for workers who will apply for layoffs as employers committing molesting, insulting abusive or threatening of workers in accordance with Article 169 paragraph (1) letter (a) concerning Manpower must obtain a court decision which has final and binding legal effect or not. Based on that situation, this legal research brought up the research problem: What is the reason employers molesting, insulting abusive or threatening laborers / workers in Article 169 paragraph (1) letter (a) of Act Number 13 Year 2003 concerning manpower should be decided in advance on general courts and has legally binding as a condition of the workers / laborers to appeal dismissal? Then the writing of this paper uses normative juridical method to statute approach and conseptual approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the writer will be analyzed using grammatical interpretation and analogy interpretation. Grammatical interpretation is to interpret the words of the law according to the rules of language, grammar and the rule of law. Analogy interpretation is the method of legal discovery by looking for more general essence of a legal act that has been regulated by law and there are no rules. From the results of research by the above method, the writer obtain answers to existing problems that based on the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia No. SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005 on the Constitutional Court Decision On Judicial Review of Law Number 13 Year 2003 on Manpower against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 if the employer who will be termination to workers who commit serious mistakes in article 158 paragraph (1) of the Employment need for the judge's ruling a criminal, then if the act molesting, insulting abusive or threatening workers on article 169 paragraph (1) letter (a) conducted by the employer to the worker verification needs to be done also in order to have a decision that has legal force final and binding that will be used to termination of employment.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/53/0651902743 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2020 01:49 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 05:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169412 |
Actions (login required)
 |
View Item |