Rizki, Muhammad (2019) Potensi Praktek Monopoli Akibat Status Investment Holding Company PT. Pertamina (Persero) Terhadap PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang potensi praktek monopoli akibat status investment holding company PT. Pertamina (Persero) terhadap PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina dan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sales Purchase Agreement. Kemudian, hal ini berpotensi melanggar prinsip – prinsip persaingan usaha yang diatur di dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana analisa potensi pelanggaran prinsip kompetisi dan praktek monopoli dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas keberadaan holding company Badan Usaha Milik Negara Sektor Minyak dan Gas Bumi? dan Bagaimana seharusnya keberadaan holding company Badan Usaha Milik Negara sektor Minyak dan Gas Bumi agar sesuai dengan prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kemudian Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan jawaban, rumusan, dan solusi. Hasil Penelitian ini adalah bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina ini PT. Perusahaan Gas Negara Tbk melakukan akusisi terhadap PT. Pertamina Gas melalui Condition Sales Purchase Agreement. Setelah dilakukan akuisisi, PT. Perusahaa Gas Negara Tbk membawahi seluruh anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) dan disaat yang bersamaan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk terlibat masalah hukum dan sedang dijatuhi Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara. Hal ini memperkuat hasil penelitian dalam menemukan potensi monopoli yang digagas oleh penulis. Hal ini dapat dibuktikan secara rule of reason dimana PT. Perusahaan Gas Negara Tbk yang v notabene bukan lagi merupakan Badan Usaha Milik Negara berpotensi melakukan monopoli harga dalam kontrak baku (standard contract) dan distribusi gas bumi. Disisi lain, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT. Pertamina Gas ialah merupakan kompetitor di lapangan tetapi setelah dilakukannya holdingisasi PT. Perusahaan Gas Negara Tbk tidak lagi memiliki kompetitor di lapangan. Selanjutnya, penulis memberikan rekomendasi agar perusahaan holding sesuai dengan prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat. Yakni, pertama, PT. Pertamina (Persero) dilarang memberikan privilage kepada anak perusahaan. Kedua, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk harus memerhatikan daya beli konsumen dalam penentuan harga gas bumi, dan terakhir PT. Perusahaan Gas Negara Tbk wajib melakukan open tender dan open access dalam melakukan distribusi gas bumi.
English Abstract
In this thesis the author raised the issue of the potential for monopolistic practices due to the status of the investment holding company PT. Pertamina (Persero) towards PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. The choice of the theme is motivated by Government Regulation Number 6 of 2018 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Capital Shares of the Company PT. Pertamina and the Conditional Sales Purchase Agreement. Then, this has the potential to violate the principles of business competition stipulated in Article 17 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Based on this background, problems can be formulated as follows: How is the analysis of potential violations of the principles of competition and monopolistic practices in Law No. 5/1999 on the existence of a holding company of the State-Owned Oil and Gas Sector Business Entity? and What should be the existence of the holding company of the State-Owned Enterprises of the Oil and Gas sector to conform to the principles of fair business competition? This research is a type of normative juridical method that uses the statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). Then the Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials obtained will be analyzed by descriptive analysis method to get answers, formulations, and solutions. The results of this thesis are that after the issuance of Government Regulation Number 6 of 2018 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to the Capital Shares of the Company PT. Pertamina, PT. Gas Negara Tbk Company acquired PT. Pertamina Gas through the Condition Sales Purchase Agreement. After the acquisition, PT. PT Perusahaan Gas Negara Tbk oversees all subsidiaries of PT. Pertamina (Persero) and at the same time PT. The National Gas Company Tbk is involved in legal matters and is being subject to a KPPU Decision Case Number 09 / KPPU-L / 2016 concerning Alleged Violations Article 17 of Law Number 5 Year 1999 concerning Monopolistic Practices in Determining Industrial Gas Prices in the Medan Area, North Sumatra. This reinforces the results of research in finding the potential for monopoly initiated by the author. This can be proven by rule of reason where PT. The Gas Negara Tbk company which in fact is no longer a State-Owned Enterprise has the potential to monopolize prices in standard contracts and natural gas distribution. On the other hand, PT. Gas Negara Tbk and PT. Pertamina Gas is a competitor in the field but after the holding of PT. The National Gas Company Tbk no longer has competitors in the field. Furthermore, the authors provide recommendations for holding companies in accordance with the principles of fair business competition. Namely, first, PT. Pertamina (Persero) is prohibited from giving privileges to subsidiaries. Secondly, PT. The National Gas Company Tbk must pay attention to consumer purchasing power in determining natural gas prices, and finally PT. The National Gas Company Tbk is required to open open and open access in conducting natural gas distribution.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/120/051902811 |
| Uncontrolled Keywords: | Monopoli, Holding Company |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.072 Unfair practices |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 10 Sep 2019 07:11 |
| Last Modified: | 10 Sep 2019 07:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169399 |
Actions (login required)
 |
View Item |