Adilah, Sabrina Zayyan (2019) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Mengesampingkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terkait jangka waktu pembacaan putusan permohonan pailit, yaitu paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun berdasarkan data yang diperoleh peneliti, setidaknya terdapat beberapa perkara kepailitan lewat jangka waktu dalam 6 tahun terakhir. Sehingga menjadi permasalahan saat UUK-PKPU telah menentukan secara spesifik jangka waktu penanganan perkara sebagaimana dimaksud, namun tidak pula dibarengi pengaturan terkait sanksi kepada pelanggarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SBY dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN SBY telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU dan apa akibat hukum dikabulkannya putusan tersebut dalam hal terjadi pengesampingan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan penelusuran bahan dari internet untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis sehingga dapat menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SBY dan 8/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN SBY dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU adalah dengan diaturnya “asas pembuktian sederhana” yang mewajibkan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit, sepanjang persyaratan-persyaratan yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi. Sehingga putusan tersebut telah dapat dinilai cacat formil dan sudah semestinya diputus dengan amar putusan “tidak dapat diterima”. Sehingga apabila dihubungkan dengan upaya hukum yang ada, putusan tersebut dapat diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
English Abstract
This research discusses the basic consideration made by a judge to grant babkruptcy declaration petition where Article 8 Paragraph (5) of Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter UUK-PKPU) is ruled out in terms of the term required in reading the petition (60 days after the petition is registered). However, some data shows that several cases have exceeded the given term in the last six years. This can be a problem when UUK-PKPU has specially set the term for dispute settlement as meant, but it does not come with sanctions that may be imposed for those violating the law. Based on the background above, this research is aimed to analyse whether the basic consideration of the judge to grant the Decision of Commercial Court of Surabaya Number 8/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN SBY and Decision of Commercial Court of Surabaya Number 8/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN SBY are relevant to the provision of Article 8 Paragraph (5) UUK-PKPU and what is the legal consequence when both decisions are granted without considering the provision of Article 8 Paragraph (5) UUK-PKPU. To answer the above problems, this normative legal research uses a legislative approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through library studies, interviews and search of materials from the internet. Legal materials that have been obtained are analyzed by using systematic interpretation analysis techniques, grammatical interpretations and teleological interpretations so that they can answer legal issues that have been formulated. The results showed that the basis of consideration used by judges in granting Surabaya Commercial Court Decision Number 8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SBY and 8/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN SBY overrides the provisions of Article 8 Paragraph (5) UUK-PKPU is regulated by a "asas pembuktian sederhana" that requires judges to grant bankruptcy requests, insofar as the requirements formulated in Article 2 Paragraph (1) UUK-PKPU are fulfilled. So that the verdict has been deemed formally flawed and should have been decided with an "unacceptable" decision. So that if it is connected with the existing legal efforts, the decision can be submitted to the Cassation and Review which threatens the negligence with the cancellation of the decision in question.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/118/051902809 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.078 Bankruptcy |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 27 Jun 2020 03:55 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 03:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169394 |
Actions (login required)
 |
View Item |