Analisis Yuridis Politik Hukum Pengaturan Izin Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Pemanfaatan Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 JO. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017.

Saputra, Fadhil (2019) Analisis Yuridis Politik Hukum Pengaturan Izin Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Pemanfaatan Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 JO. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Penelitian ini di latar belakangi adanya kasus pemanfaatan panas bumi di Kawasan Gunung talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang menuai penolakan dari masyarakat setempat. Sejatinya energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang dapat dijadikan energi alternatif pembangkit listrik, mengingat energi non terbarukan lain seperti Batu Baru tidak cukup ramah lingkungan dan semakin hari persediaannya semakin berkurang. Maka dari itu energi panas bumi merupakan energi alternatif yang menjanjikan yang ditunjang dengan potensi energi panas bumi yang cukup menjanjikan di Indonesia. Namun, jika dibenturkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo. Undang nomor 18 tahun 2013 tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengaturan mengenai izin pemanfaatan panas bumi pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung belum terdapat harmonisasi baik dari segi materi muatan maupun tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu terdapat inisiatif dari penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, lalu mengidentifikasi akibat yang dapat ditimbulkan dari pengaturan panas bumi tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini berupa (1) bagaimanakah politik hukum pengaturan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 ? (2) Bagaimanakah akibat yang dapat ditimbulkan dari kebijakan Izin Panas Bumi pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 ? Kemudian metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan penafsiran bahan hukum secara holistik atau yang disebut juga dengan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum secara holistik, tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai politik hukum pengaturan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau para pencari keadilan. Kemudian dianalisa, dikritisi lebih mendalam dan konkrit beserta penawaran solusi yang solutif menggunakan interpretasi sosiologis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Hasil penelitian mengenai rumusan masalah yang ditemukan yaitu : (1) Politik hukum undang-undang Panas Bumi adalah untuk mengoptimalisasi pemanfaatan energi panas bumi yang ada di Indonesia, mengingat akan besarnya potensi energy panas bumi maka adanya ambisi untuk program Ketahanan Energi Nasional (KEN). (2) Akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengaturan izin pemanfaatan panas bumi saat ini adalah adanya penolakan keras oleh masyarakat karena mengancam hak masyarakat atas penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Maka pembaruan politik hukum Undang-undang Panas Bumi dibutuhkan untuk menunjang pembangunan yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan.

English Abstract

In this thesis the author examines about the direction and objectives to be achieved by the government from Law Number 21 of 2014 on Geothermal Jo. Government Regulation Number 7 of 2017 on Geothermal Energy for Indirect Use. This research is in the background of the existence of cases of geothermal utilization in the Gunung Talang area, Solok Regency, West Sumatra, which reaped rejection from the local community. In fact, geothermal energy is a renewable energy that can be used as an alternative energy power plant, considering that other non-renewable energy such as coals were not sufficiently environmentally friendly and the days of supply are decreasing. Therefore geothermal energy is a promising alternative energy that is supported by geothermal energy potential that is quite promising in Indonesia. However, if it is confronted with the concept of sustainable development contained in Law Number 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment, Law Number 41 of 1999 jo. Law number 18 of 2013 on Forestry and Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning, regulation regarding the permit for geothermal utilization in Law Number 21 of 2014 jo. Government Regulation Number 7 of 2017 concerning Geothermal for Indirect Use has not yet been harmonized in terms of both material content and objectives to be achieved. Therefore there is an initiative from the authors to examine more deeply about the use of geothermal indirectly and compare with the legislation above, then identify the legal consequences that can be generated from the geothermal regulation. Based on the above, the formulation of the problem in this thesis research is (1) how the legal politics of regulating geothermal utilization permits indirectly based on Law number 21 of 2014 jo. Government Regulation Number 7 of 2017? (2) What are the consequences that can be generated from the Geothermal Permit policy in Law Number 21 Year 2014 jo. Government Regulation Number 7 of 2017? Then this thesis research method uses a normative juridical method with the method of legislation approach, concept and cases that use primary and secondary legal materials. After all legal materials that have been collected are then inventoried, classified, and analyzed using holistic interpretation of legal material or what is also called legal hermeneutics as a method of legal discovery through interpretation of legal texts holistically, not only to reveal the truth, but also to understand the symptoms that arise in the implementation of a legal provision concerning the legal politics of regulating permits for indirect use of geothermal energy. So that this research is expected to be able to explore and examine legal meanings from the perspective of users and / or justice seekers. Then it is analyzed, criticized more deeply and concretely along with the solution offering solutions using historical interpretations and sociological interpretations of legal material that has been obtained. The results of the study on the formulation of the problems found were: (1) The legal politics of the Geothermal Law is to optimize the utilization of geothermal energy in Indonesia, given the large potential of geothermal energy, the ambition for the “Ketahanan Energi nasional (KEN)” Program (2) The consequences arising from the implementation of the regulation on geothermal utilization permits are currently being rejected by the community because they threaten the community's right to use available natural resources. So the legal political reform of the Geothermal Law is needed to support development based on sustainable development.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/21/051902711
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.04 Miscellaneous social problems and services > 344.046 Environmental protection
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 26 Jun 2020 14:04
Last Modified: 19 Jan 2022 01:55
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169373
[thumbnail of Fadhil Saputra.pdf] Text
Fadhil Saputra.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg

Download (17kB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg

Download (7kB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg

Download (2kB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_small] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg

Download (1kB)

Actions (login required)

View Item View Item