Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan.

Kusumadewi, Aulia Ayu (2019) Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya putusan Nomor 2578/PID.B/2011/PN.SBY, dengan terdakwa Arief Hariyanto pada kasus Tindak Pidana Narkotika. Dalam proses pembuktian di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP pada proses penyidikan, dengan alasan terdakwa dijebak oleh seorang yang bernama Wesil dan Rum. Pada proses penyidikan terdakwa mengalami tekanan pisikis, untuk mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ? (2) apa implikasi yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan terkait kekuatan alat bukti ? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa Interpretasi gramatikal, yaitu suatu cara yang menafsirkan bahasa di dalam suatu peraturan hukum, guna untuk memahami bahasa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan, dalam KUHAP diperbolehkan, hal tersebut terdapat hak ingkar di dalam Pasal 52 yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Selain itu, Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apa pun”. Oleh karena itu, pasal 52 dan 117 KUHAP menegaskan wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa, baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah apabila majelis hakim dalam persidangan menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP, maka keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menemukan bukti di persidangan. Apabila pencabutan tersebut ditolak oleh majelis hakim, maka hakim dapat mempergunakan keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti di persidangan, guna untuk mengadili dan memeriksa perkara tindak pidana tersebut.

English Abstract

This study discussed, the researcher raised the issue of revoking the statement of the defendant in the BAP at the trial. The choice of the theme was motivated by a significant difference in the decision Number 2578 / PID.B / 2011 / PN.SBY, with the defendant Arief Hariyanto in the Narcotics Crime case. In the process of verification at the trial, the defendant revoked the information given in the BAP during the investigation process, arguing that the defendant had been trapped by someone named Wesil and Rum. During the investigation process the defendant suffered physical stress, to admit to being the owner of the type of shabu-shabu. Based on this, this paper raises the formulation of the problem : (1) what are revocation of the defendant's testimony at the trial justified in the Criminal Procedure Code? (2) what are the juridical implications of revoking the testimony of the defendant at the trial regarding the strength of the evidence? Writing this paper using normative juridical method with the method of legislation approach and case approach. Primary, secondary, tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation analysis techniques, namely a method that interprets language in a legal regulation, in order to understand the language used by judges in making decisions. Besides that the writer also uses systematic interpretation, which means seeing from the relationship between the three decisions in one case that is interdependent. From the results of the analysis with these methods, the authors obtained the results of the study. In the Criminal Procedure Code the rules for revoking the defendant's statement in the BAP at the trial have not been regulated explosively, but in Article 52 and Article 117 of the Criminal Procedure Code, it must be prevented from coercion or pressure on the accused. This is the enforcement of the presumption of innocence, which is a guarantee of the rights of the accused. The defendant's revocation of the statement in the BAP at the trial may be carried out by the defendant, with the revocation requirements carried out during the hearing of the court proceedings and must be accompanied by fundamental and logical reasons.The juridical implication of the revocation of the testimony of the defendant in the BAP at the trial of the strength of the evidence of the defendant's evidence, that if the judge accepted the revocation, the defendant's statement could be used as evidence in the trial. If the judge refuses, then the defendant's statement cannot be used as evidence.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/41/051902721
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure > 345.052 Criminal investigation and law enforcement
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 28 Jun 2020 03:52
Last Modified: 05 Oct 2020 05:53
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169369
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item