Florencia, Yessika (2019) Perlindungan Hukum Bagi Debitor Perorangan Dalam Perkara Kepailitan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) belum membedakan antara kepailitan terhadap perorangan dengan korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum. Pembedaan pengaturan kepailitan antara perorangan dengan badan hukum, serta bukan badan hukum ialah penting mengingat terdapat pengaturan yang berbeda mengenai dampak sisa utang yang masih tersisa setelah kepailitan berakhir. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan terhadap debitor perorangan masih memiliki sisa utang, maka para kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas. Hal ini dikarenakan UUK dan PKPU tidak memberikan batasan waktu secara eksplisit terhadap hak eksekusi bagi kreditor atas sisa utang yang belum terbayar lunas, padahal terdapat perbedaan tanggung jawab atas sisa utang antara debitor perorangan dan korporasi. Ketentuan ini berbeda dengan negara-negara lain, terutama negara common law system, dimana pengaturan kepailitan membedakan setiap jenis debitornya. Pengaturan kepailitan perseorangan di Negara Amerika Serikat diatur di dalam bagian tertentu yaitu, Chapter 7, Chapter 12, Chapter 13 pada Bankruptcy Code. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum penetapan kepailitan terhadap debitor perorangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitor perorangan terhadap tanggung jawab atas utang kepada kreditor berdasarkan UUK dan PKPU. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi keperpustakaan dan penelusuran bahan dari internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa interpretasi gramatikal, interpretasi komparatif dan futuristik, serta interpretasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Penetapan kepailitan mengakibatkan debitor perorangan secara hukum dan mengikat kehilangan haknya untuk berbuat atas harta kekayaannya. Selanjutnya, dalam hal setelah berakhirnya kepailitan terhadap debitor perorangan masih memiliki sisa utang, maka para kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas. Hal ini dikarenakan UUK dan PKPU tidak memberikan batasan waktu secara eksplisit terhadap hak eksekusi bagi kreditor atas sisa utang yang belum terbayar lunas. 2) Perlindungan hukum bagi debitor perorangan terhadap tanggung jawab atas utang kepada para kreditor berdasarkan UUK dan PKPU belum memberikan perlindungan yang seimbang, hal ini dikarenakan UUK dan PKPU menyatukan setiap jenis subjek hukum kepailitan. Padahal, setiap subjek hukum kepailitan tersebut memilki karateristik yang berbeda, yang berimplikasi pada cara penyelesaian atas utang yang berbeda juga.
English Abstract
Law Number (No). 37 of 2014 concerning Bankruptcy and and suspension of Debt Payment (known as UUK and PKPU) has not differentiated between bankruptcy of individuals and corporations in the form of legal entities or non-legal entities. The differentiation of bankruptcy rules between individuals and legal entities, and not legal entities is important considering there are different arrangements regarding the impact of the remaining debt remaining after bankruptcy ends. After the bankruptcy ends, the individual debtor still has the remaining debt, the creditors still have the right to collect the remaining debt that has not been paid off. This is because UUK and PKPU do not explicitly set a time limit on the right of execution for creditors for the remaining debt that has not been repaid in full, even though there are differences in responsibility for the remaining debt between individual debtors and corporations. This provision is different from other countries, especially common law systems, where bankruptcy arrangements distinguish each type of debtor. The bankruptcy arrangements of individuals in the United States of America are regulated in certain parts, namely, Chapter 7, Chapter 12, Chapter 13 in the Bankruptcy Code. Based on the background above, the legal issues raised in this study are how the legal consequences of bankruptcy determination on individual debtors and how the legal protection for individual debtors on responsibility for debt to creditors based on UUK and PKPU. To answer the above problems, this normative legal research uses a legislative approach and a comparative approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through library studies and material searches from the internet. Legal materials that have been obtained are analyzed by using grammatical interpretation analysis techniques, comparative and futuristic interpretations, and systematic interpretations so that they can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. The result of the reseacrh shows that: 1) Determination of bankruptcy results in individual debtors legally losing their rights to act on their assets. Furthermore, after the bankruptcy of the individual debtor still has the remaining debt, the creditors still have the right to collect the remaining debt that has not been paid off. This is because UUK and PKPU do not explicitly set a time limit on the right of execution for creditors for the remaining debt that has not been repaid in full. 2) Legal protection for individual debtors on responsibility for debt to creditors based on UUK and PKPU has not provided balanced protection, this is because UUK and PKPU unite every type of subject to bankruptcy law. In fact, each subject of bankruptcy law has different characteristics, which have implications for how to settle different debts as well.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/147/051902838 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.078 Bankruptcy |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 24 Jun 2020 06:52 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 03:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169353 |
Actions (login required)
 |
View Item |