Tias, Rias Risalla Ayuning (2019) Aspek Hukum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah (Studi Di Kota Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota kepada Siswa Pendidikan Menengah. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa pendidikan menengah (SMA/SMK) yang mana apabila dilihat dari perspektif urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bukan lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana aspek hukum pelaksanaan pemberian bantuan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota kepada siswa pendidikan menengah? dan Apa faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan pemberian bantuan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Blitar kepada siswa pendidikan menengah?. Untuk menjawab Permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota kepada siswa Pendidikan Menengah tidak relevan apabila diberikan oleh Pemerintah Kota hal ini dilihat dari sisi yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun apabila dilihat dari sisi sosiologis, pemberian bantuan dana SPP dari Pemerintah Kota kepada siswa pendidikan menengah (SMA/SMK) ini sangat membantu siswa kurang mampu. Sehingga dengan adanya bantuan ini dapat mengatasi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat dan mewujudkan suatu kesetaraan dalam bidang pendidikan khususnya di Kota Blitar.
English Abstract
In this study, the authors raise concerns regarding the Implementation Assistance Contribution Fund of Development of Education (SPP) from the Government of the Students of Secondary Education. The background to this research is to implement Government Affairs, Government of Blitar providing funding education to students of secondary education (SMA / SMK) which, when viewed from the perspective of government affairs in Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, no longer be authority of the city government but provincial government authorities. Based on this, the problem in this thesis is legal aspects of the implementation of finansial aid provision for tuition fee from local government to high school students? and What are the factors inhibiting and solution of implementation of its grant contribution of Development of Education (SPP) of the Government of Blitar to students of secondary education ?. To answer these problems, this study used juridical empirical method, whereas the approach used is the juridical sociological then connected to a grammatical interpretation to analyze the theory of the State of Law, the authority, the regional governments and legislation. The results showed that the implementation of its grant contribution of Development of Education (SPP) from the city government to the students of Secondary Education is not relevant if granted by the government of this case in terms of juridical namely Law No. 23 of 2014 on Regional Government. However, when seen from the sociological side, its grant from the Government of tuition to students of secondary education (SMA / SMK) is very help poor students. So with the help of these can be overcome social inequalities that exist in society and realize an equality in education, especially in the city of Blitar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/128/051902819 |
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Siswa Pendidikan Menengah (SMA/SMK)-Local Government, Regional Authority, Students of Secondary Education (SMA / SMK) |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 24 Jun 2020 05:46 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 07:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169339 |
Actions (login required)
 |
View Item |