Putri, Yasinta Dinda Asmarani (2019) Implikasi Yuridis Penggunaan Qr Code Dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank Dengan Menggunakan Kanal Pembayaran Yang Terhubung Dengan Switching Asing (Studi Kasus tentang Integrasi YourAllPayment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya berbagai inovasi dalam bidang pembayaran salah satunya yaitu uang elektronik berbasis QR Code. Penggunaan uang elektronik berbasis QRCode telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, bahwabagi uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. Berdasarkan Pasal tersebut terdapat kata hanya dapat yang berarti tidak dapat digantikan. Artinya ketentuan tersebut bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran asing. Apabila ketentuan yang bersifat memaksa tidak terpenuhi maka seharusnya akan menimbulkan sanksi hukum. Namun, terkait dengan pemberian sanksi hukum atas pelanggaran Pasal 39 ayat (1) belum diatur dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa implikasi yuridis penggunaan QR Code dalam transaksi pembayaran oleh Bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan switching asing?. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahanbahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa interprestasi gramatikal dan interprestasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: implikasi yuridis penggunaan uang elektronik berbasis QRCode dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan switching asing terhadap syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal. Sehingga pada perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Sehingga bagi uang elektronik asing yang ditransaksikan di Indonesia dengan tidak terhubung GPN apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan para pihak menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Bagi pihak asing yang melakukan kerjasama dengan Bank dalam negeri dengan tidak terhubung GPN dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berupa: a. Teguran tertulis b. Denda; dan/atau c. Pengehentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG)
English Abstract
Technology development has resulted in the emergence of various innovations in the field of payment, one of which is QR Code-based electronic money. The use of QR Code-based electronic money is regulated in Article 39 paragraph (1) PBI Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money, for electronic money issued outside of Indonesia can only be transacted in Indonesia using payment channels connected to GPN . Based on the Article there are only words that can be meaningful which cannot be replaced. This means that these provisions are compulsive and must be carried out by providers of foreign payment system services. If forced provisions are not fulfilled, legal sanctions should arise. However, related to the granting of legal sanctions for violations of Article 39 paragraph (1) has not been regulated in PBI Number 20/6 / PBI / 2018 concerning Electronic Money. Based on the background above, the legal issues raised in this study are what are the juridical implications of using the QR Code in payment transactions by banks using payment channels that are connected with foreign switching ?. To answer the above problems, this normative legal research uses a legislative approach, a case approach, an analytical approach, and a comparative approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through library and internet studies. Legal materials that have been obtained are analyzed using techniques of grammatical interpretation and systematic interpretation so that they can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. The results showed that: the juridical implications of using QR Codebased electronic money using payment channels connected with foreign switching to the legal terms of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code did not meet the objective requirements of halal causality. So that the agreement will result in null and void or the agreement is not protected by law. So that for foreign electronic money that is transacted in Indonesia with no connection to GPN if something happens that can harm the parties, it has no legal force. For foreign parties who collaborate with domestic banks with no connection to the GPN subject to administrative sanctions based on Article 42 PBI Number 19/8/PBI/2017 concerning the National Payment Gate (GPN) in the form of: a. Written warning b. Fine; and / or c. Temporary or permanent termination of connectivity with GPN (NPG)
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2019/124/051902815 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks > 346.082 178 Specific topics of banks (Special banking services) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | soegeng sugeng |
Date Deposited: | 24 Jun 2020 05:26 |
Last Modified: | 07 Oct 2020 03:30 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169335 |
Actions (login required)
View Item |