Widoputri, Farchana Deis (2019) Perbandingan Hukum Pengaturan Pemutusan Akses pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Computer Crimes Act 2017 Thailand. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekurangan pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik terutama pada pasal 40 ayat (2a) dan (2b). pemutusan akses yang tercantum pada Pasal tersebut dinilai kurang memadai dan tidak memuaskan maka dari itu penulis membandingkan peraturan mengenai pemutusan akses yang ada di Undang-undang ITE dengan Computer Crimes Act 2017 yang ada di Thailand. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bаgаimаnа Аnаlisis Perbаndingаn Hukum Undаng-undаng ITE dengаn Computer Crimes Аct 2017 mengenаi pemutusаn аkses? (2) Bаgаimаnа Urgensi Perbаikаn Pengаturаn Undаng-Undаng ITE mengenаi pemutusаn аkses? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi komparatif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan penаfsirаn dengаn jаlаn membаndingkаn duа sistem hukum аtаu lebih digunаkаn untuk mencаri kejelаsаn mengenаi mаknа suаtu perаturаn аtаu ketentuаn perundаng-undаngаn. Hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu dibutuhkan perbaikan peraturan mengenai pemutusan akses. Internet merupakan hal yang sangat penting dan digunakan hampir seluruh masyarakat di Indonesia, tujuan yang tercantum dalam peraturan mengenai pemutusan akses adalah untuk melindung dan mencegah masyarakat dari adanya konten bermuatan negatif, oleh karena itu harus dibuat peraturan yang benar-benar memadai. Dengan dilakukannya perbandingan ditemukan perbedaan-perbedaan antara peraturan mengenai pemutusan akses yang ada di Undang-undang ITE dengan Computer Crimes Act Thailand, Indonesia dapat melihat dan mengambil contoh dari Computer Crimes Act untuk kemudian dilakukan perbaikan atas peraturan mengenai pemutusan akses.
English Abstract
In this study, the background was deficiency on Constitution Number 19 Of 2016 Concerning Amendment To Constitution Number 11of 2008 Concerning Electronic Transaction Information article 40 clause (2a) and (2b). the termination of access listed in the Article is considered inadequate and unsatisfactory so the authors compare the regulations regarding termination of access that is in the ITE Law with Computer Crimes Act 2017 in Thailand. Based on this, the formulation of the problem in this study is: (1) what is analysis of legal comparison between ITE Lawand Computer Crimes Act 2017 Thailand about termination of access? (2) how is the urgency of the regulations improvement ITE Law abour termination of access? This study uses normative juridical method including legislative approach (statute aproach) and comparative approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by author will be anylized with using a comparative interpretation analysis technique, namely a method of analyzing legal material by making modifications to the two legal systems or more useful to find a way to find out about the purpose of the regulations.The results and discussion obtained are Required improvement of regulations regarding termination of access. The internet is very important and used by almost all people in Indonesia, the purpose stated in the regulations regarding termination of access is to protect and prevent the public from the existence of negative content, therefore regulations that are truly adequate must be made. By comparing the we can found the differences between the rules regarding termination of access in the ITE Law and the Computer Crimes Act Thailand, Indonesia can see and take samples from the Computer Crimes Act to then make improvements to regulations regarding termination of access.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/161/051902852 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 4 Telecommunication > 343.099 44 Computer communications |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 24 Jun 2020 03:33 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 04:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169321 |
Actions (login required)
 |
View Item |