Saptanti, Sekarsih (2019) Batasan Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai batasan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila setelah terjadinya perkawinan diketahui tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa perkawinan atas dasar kesukarelaan kedua mempelai, dan pada penjelasan pasal ini mengamanatkan bahwa kesukarelaan kedua mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan bahwa alasan dapat dilaksanakannya pembatalan perkawinan adalah karena paksaan. Namun di dalam kedua pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut batasan atau kriteria paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Karena tidak adanya batasan inilah hakim dapat berbeda dalam merepresentasikan dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara. Salah satu putusan mengemukakan bahwa paksaan yang dapat membatalkan perkawinan adalah sama dengan ancaman melanggar hukum yang dapat membatalkan perkawinan. Sedangkan pada putusan lain, dua alasan tersebut dianggap tidak sama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah apakah batasan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penelitian skripsi menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian menghasilkan suatu temuan bahwa paksaan yang dimaksud adalah : (1) Perkawinan tidak berdasarkan keinginan salah satu dan/atau kedua mempelai, namun atas keinginan orang lain, tanpa disertai penolakan calon mempelai sebelum akad; (2) Perkawinan tidak berdasarkan keinginan salah satu dan/atau kedua mempelai, namun atas kehendak orang lain, disertai penolakan calon mempelai sebelum akad; (3) Perkawinan atas keinginan orang lain disertai perbuatan yang menyerang fisik mempelai. Ancaman melanggar hukum dapat menjadi salah satu bentuk paksaan, namun tidak semua paksaan adalah ancaman yang melanggar hukum, sehingga merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan paksaan dan ancaman yang melanggar hukum juga dapat ditinjau berdasarkan dasar hukum, unsur-unsur, ruang lingkup, dan kuasa pihak terancam/terpaksa untuk berbuat sesuai kehendak.
English Abstract
This essay discusses the scope in terms of coersion as a basis used to annul a marriage based on article 6 paragraph (1) of act number 1 of 1974 concerning marriage and article 71 letter f of islamic law compilation. Marriage annulment can be done if after the marriage it is known does not fulfill the conditions for the marriage. Article 6 verses (1) of Law Number 1 Year 1974 on Marriage implies that the marriage based on the volunteerism of the two brides, and in the explanation of this article implies that the volunteerism of the two brides without any coercion from others. Article 71 Letter F of Islamic Law Compilation implies that the reason of marriage annulment is because of coercion. However, in that two articles not more explaining the scope in terms of coercion as the reason of marriage annulment. Because there is no meaning, the judges can have different interpretations about basic considerations of the case verdict. One of the case verdict implies coercion same as unlawful threat. But in other, these two reasons are different. Therefore, this research to analyze the scope in terms of coersion as a basis used to annul a marriage based on article 6 paragraph (1) of act number 1 of 1974 concerning marriage and article 71 letter f of islamic law compilation. Then, this essay research in which statue and case approach were employed. Primary, secondary, and tertiary legal materials will be analyzed by grammatical interpretation and systematic interpretation. From the research result, it is found that the the scope in terms of coercion are: (1) the marriage is not based on the volunteerism of the one or the two brides, however from others` will, not accompanied by the rejection of the bride before the marriage; (2) the marriage is not based on the volunteerism of the one or the two brides, however from others` will, accompanied by the rejection of the bride before the marriage; (3) the marriage is based on others` will accompanied actions that attack the bride`s physically. Unlawful threat can be one of coercion, however not all coercions are unlawful threat, so there are two different reasons. The differents of coercion and unlawful threat can be reviewed by the law, the element, the scope, and the power of people who threatened/forced to act according to their will.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/31/051902727 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 21 Jun 2020 06:21 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 06:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169293 |
Actions (login required)
 |
View Item |