Pujianti, Melta Setya Rahayu (2019) Konsekuensi Hukum Ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berangkat dari kesepakatan PPKI, UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 merupakan undang-undang dasar sementara. UUD 1945 tersebut menuntut adanya perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan materi muatan di dalamnya. Mekanisme penyempurnaan kemudian diejawantahkan ke dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tentang mekanisme perubahan UUD 1945. Dalam agenda reformasi UUD 1945 tahun 1999 – 2002 menyepakati adanya unamendable provisions di dalam ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 sebagai upaya melindungi hal-hal yang bersifat fundamental. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengatur, bahwa NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Namun, meskipun terdapat unamendable provisions masih terdapat kemungkinan untuk dilakukan perubahan terhadap NKRI apabila rakyat berkehendak. Sebagai legal formil, ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 tidak memberikan peluang terhadap mekanisme perubahan NKRI dan tidak ada mekanisme perubahan di luar UUD NRI 1945 pasca dicabutnya Tap. MPR IV/MPR/1983 tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Sehingga apabila NKRI hendak dilakukan perubahan, tidak ada mekanisme. Padahal kemungkinan untuk dilakukan perubahan terhadap NKRI adalah sebuah keniscayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 dan menemukan mekanisme perubahan terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian sejarah, undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian yang diperoleh, ialah: perubahan NKRI akan berdampak pada perubahan ketentuan lain yang ada di dalam UUD NRI 1945, misalnya ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 25 serta terjadi perubahan terhadap otonomi daerah. Adapun mekanisme perubahannya dapat melalui mekanisme politik, yaitu melalui pembentukan kesepakatan baru oleh rakyat. Sedangkan mekanisme hukum, yaitu melalui penerapan ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 dan referendum. Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah perlu adanya tafsir konstitusi terhadap halhal yang bersifat fundamental dan diperlukannya formulasi terhadap mekanisme perubahan.
English Abstract
Departing from the PPKI agreement, UUD 1945 which was passed on August 18, 1945 was a temporary constitution. UUD requires changes that aim to perfect the material content. The improvement mechanism is manifested in the Article 37 UUD 1945 concerning the mechanism for amending UUD 1945. Reform of UUD 1945 agenda in 1999 - 2002 agreed on the existence of unamendable provisions in the Article 37 UUD NRI 1945 as an effort to protect fundamental matters. These provisions are then regulated in the provisions of Article 37 paragraph (5) UUD NRI 1945 which stipulates that NKRI cannot be amended. However, even though there are unamendable provisions, there is still a possibility that changes will be made if the people. As formal legal, Article 37 UUD NRI 1945 do not provide an opportunity for the mechanism of change in the NKRI and there is no mechanism for change outside UUD NRI 1945 after the revocation of the MPR Regulation No. IV/MPR/1983 concerning Referendum and Act Number 5 Year 1985 concerning Referendum. So, if the NKRI is to be changed, there is no mechanism. Even though the possibility for changes to the NKRI is a necessity. The purpose of this study was to determine the legal consequences of Article 37 paragraph (5) UUD NRI 1945 and to find the mechanism of Article 37 paragraph (5) UUD NRI 1945. In achieving the objectives of the research, researchers used a type of normative research with a historical approach, statue approach, conceptual approach, and comparison approach. The results of the research obtained are: changes in the NKRI will have an impact on changes in other provisions in UUD NRI 1945, for example the provisions of Article 1 paragraph (1), Article 18, Article 18B paragraph (1), Article 18B paragraph (2), Article 25 and changes to regional autonomy. The mechanism can be through political mechanisms, the formation of new agreements by the people. While the legal mechanism, the application of Article 37 UUD NRI 1945 and referendum. The suggestion that the researcher can convey is that there needs to be a constitutional interpretation of things that are fundamental and the need for formulation of the mechanism of change.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/38/051902718 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 22 Jun 2020 08:31 |
| Last Modified: | 25 Sep 2020 16:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169287 |
Actions (login required)
 |
View Item |