Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia (Studi Empiris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM)

Apriani, Feby (2019) Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia (Studi Empiris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangioleh rendahnya jumlah pendaftaran indikasi geografis di Indonesia yang menjadi awal kendala dalam pemberian perlindungan hukum. Bаnyаknyа potensi Sumber Dаyа Аlаm di Indonesiа yаng dibаrengi dengаn kekаyааn yаng dimiliki Indonesiа tidаk berbаnding lurus dengаn pendаftаrаn Indikаsi Geogrаfis.Kendаlа terkаit pendаftаrаn indikаsi geogrаfis аdаlаh аwаl hаmbаtаn dаlаm upаyа memberikаn perlindungаn hukum terhаdаp Sumber Dаyа Аlаm yаng berpotensi menjаdi produk Indikаsi Geogrаfis di Indonesiа. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Apa hambatan hukum yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan pendaftaran indikasi geografis di indonesia dan bаgаimаnа upаyа Direktorаt Jenderаl Kekаyааn Intelektuаl untuk memаksimаlkаn jumlаh pendаftаrаn sebаgаi wujud perlindungаn indikаsi geogrаfis di Indonesiа. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis empirisdengan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik memperoleh data yang digunakan studi pustaka, studi lapangan dan pengolahan data, digunakan oleh penulis untuk dianalisis guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah diatas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memilki dua hambatan hukum dalam melaksanakan pendaftaran indikasi geografis di Indonesia yaitu kurangnya kesadaran hukum Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Sengketa antara merek dan indikasi geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga sudah melakukan upaya untuk memaksimalkan jumlah pendaftaran sebagai wujud perlindungan hukum indikasi geografis di indonesia dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan menjalin kerjasama dengan kementerian lain sebagai upaya mengembangkan potensi indikasi geografis indonesia.

English Abstract

This research studies that geographical indications registration is quite low and it seems that it builds complexity for providing legal protection. The potential of natural resources in Indonesia not in line with the number of assets owned by this country is not parallel to the registration of geographical indications. Factors hampering the registration process of geographical indications seem to be the initial difficulty in providing legal protection for natural resources in Indonesia which should be potential for geographical indications registration. This research is more focused on legal factors that impede geographical indications registration in Indonesia and measures taken by Directorate General of Intellectual Property to maximise the number of registered items for geographical indications as part of protection for geographical indications in Indonesia. Empirical juridical research method was employed along with socio-juridical approach. The data used involved both primary and secondary materials obtained from literature, field observation, and data analysis, all of which served as the basis of providing solution to the research problems. The result shows that there seem to be two impeding factors getting in the way of the geographical indications registration faced by the Directorate General of Intellectual Property. First, the awareness of people involved in Geographical Indication Protection and dispute between brand and geographical indications is low. Directorate General of Intellectual Property has taken some measures to help maximise the number of registered items into geographical indications as to give protection to geographical indications in Indonesia by approaching and holding seminar in society and building partnership with other related ministers to raise the potential of geographical indications in Indonesia.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/8/051902698
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 21 Jun 2020 00:05
Last Modified: 21 Jun 2020 00:05
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169255
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item