Yuridis Status Hukum Komponen Pendukung Pertahanan Negara Republik Indonesia Menurut Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)

Dharmawan, Ananda Fersa (2019) Yuridis Status Hukum Komponen Pendukung Pertahanan Negara Republik Indonesia Menurut Prinsip Pembedaan (Distinction Principle). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undangundang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan penjelasannya di Buku Putih Pertahanan 2015 harus sesuai dengan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam Undang-undang Pertahanan Negara dan Buku Putih Pertahanan dikenal tiga komponen pertahanan negara, yaitu komponen utama (TNI), komponen cadangan (warga negara yang dapat dimobilisasi), dan komponen pendukung (warga negara yang mendukung komponen utama dan cadangan). Ketiga komponen pertahanan negara ini berstatus sebagai kombatan yaitu Komponen Utama dan Komponen Cadangan, dan non-kombatan yaitu Komponen Pendukung. Namun, unsur-unsur komponen pendukung dalam komponen pertahanan negara sangat luas dan tanpa batasan yang jelas yaitu meliputi seluruh individu, kelompok dan institusi warga negara Indonesia. Dalam hal ini negara Republik Indonesia dalam membangun Komponen Pertahanan Negara telah bertentangan dengan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional yang hanya mengenal pembagian dua kelompok penduduk dalam konflik bersenjata, yaitu kelompok Angkatan Bersenjata dan Penduduk Sipil. Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan hukum yang ditemukan yaitu; terdapat pertentangan antara status hukum komponen pendukung pertahanan negara Republik Indonesia dengan Prinsip Pembedaan, dan ditemukan juga adanya ketidaksinkronan antara Undang-undang Pertahanan Negara dengan Instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional. Untuk menjawab permasalahan diatas, Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan Konseptual, pendekatan Komparatif, dan pendekatan Kasus Komponen Pendukung sistem Pertahanan Negara Indonesia yang diperbandingkan dengan Undang-undang Pertahanan Nasional negara lain dan kemudian dihubungkan dengan Instrumen Hukum Humaniter Internasional. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan 1)Pertentangan antara status hukum komponen pendukung pertahanan negara Indonesia dengan Prinsip Pembedaan, disebabkan Prinsip Pembedaan tidak mengenal adanya golongan kelompok seperti komponen pendukung, yang dikenal hanya golongan kelompok angkatan bersenjata dan penduduk sipil. 2)Ketidaksinkronan yang terjadi antara Undangundang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan instrumen Hukum Humaniter Internasional dikarenakan Undang-undang nomor tahun 2002 menganut sistem Pertahanan Semesta yang tidak mengenal pembagian golongan penduduk menjadi dua golongan sebagaimana Prinsip Pembedaan dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional.

English Abstract

The components of the National Defense of the Republic of Indonesia based on Law number 3 of 2002 concerning National Defense and its explanation in the 2015 Defense White Paper must be in accordance with the Principles of Distinction in International Humanitarian Law. In the National Defense Law and Defense White Paper there are three components of national defense, namely the main component (TNI), the reserve component (citizens that can be mobilized), and supporting components (citizens who support the main and backup components). The three components of the country's defense are combatants, namely Main Components and Reserve Components, and non-combatants, namely Supporting Components. However, the elements of the supporting component in the national defense component are very broad and without clear boundaries which include all Indonesian individuals, groups and institutions. In this case the Republic of Indonesia in developing the Component of National Defense has contradicted the Principle of Distinction in International Humanitarian Law which only recognizes the division of two groups of population in armed conflict, namely the Armed Forces and Civilians groups. Based on the explanation above, the legal problems found are; there is a contradiction between the legal status of the supporting component of the defense of the Republic of Indonesia and the Principle of Distinction, and it is also found that there is an inconsistency between the National Defense Law and International Humanitarian Law Instruments. To answer the above problems, this normative juridical research uses a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach to supporting components of Indonesia's national defense system that are compared with other national defense laws and then linked to international humanitarian legal instruments. The types and sources of data used in this study are Primary data and Secondary data. Based on the discussion, it can be concluded 1) Contradictions between the legal status of the supporting components of Indonesia's national defense and the Principle of Distinction, because the Differentiation Principle does not recognize groups of groups such as supporting components, which are known only to groups of armed forces and civilians. 2) The inconsistency that occurs between Law number 3 of 2002 concerning National Defense with International Humanitarian Law instruments because the Law number 2002 adheres to the Universal Defense system that does not recognize the division of population into two groups as the Principle of Distinction in international Humanitarian Law instruments.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/47/051902733
Uncontrolled Keywords: Pertahanan yang bersifat Semesta, Komponen Sistem Pertahanan Negara, Komponen Pendukung, Prinsip Pembedaan-Universe Defense, National Defense System Components, Supporting Components, Distinction Principles.
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.01 Military and defense law, veterans' law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 19 Jun 2020 03:24
Last Modified: 30 Sep 2020 07:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169218
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item