Fathoni, Abdus Salam (2019) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Start-Up Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Crowdfunding berbasis donasi saat ini masih mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tеntang Pеngumpulan Uang atau Barang, peraturan tersebut mengatur pengumpulan sumbangan yang brsifat konvensional, sedangkan crowdfunding berbasis donasi didalamnya melibatkan lalu lintas jasa keuangan yang menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini telah mengerluarkan POJK No.13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa yang didalamnya menerapkan mekanisme pengujian terhadap start-up crowdfunding berbasis donasi, sebagai rekomendasi apakah memenuhi kriteria, akan tetapi penerapannya tidak efektif karena tidak ada tindak lanjutnya dan kurang komprehensif, serta belum adanya surat edaran untuk pelaksanaan pengujian dengan regulatory sandbox tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan yaitu Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terkait pengawasan Start-up Crowdfunding berbasis donasi menggunakan sistem Regulatory Sandbox ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendakatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, Kegiatan pengumpulan sumbangan menggunakan metode crowdfunding merupakan wewenang OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK dalam mengawasi pengumpulan sumbangan menggunakan metode crowdfunding berfokus pada kegiatan atau berjalannya crowdfunding berbasis donasi, tidak pada lembaga atau badan usaha start-upnya. Sehingga OJK harus membuat peraturan mengenai mekanisme terkait bagaimana pengaturan, pengawasan jalannya crowdfunding berbasis donasi yang terintregasi, dan penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Mengenai pengaturan dan pengawasan jalannya crowdfunding berbasis donasi membutuhkan sinergitas antara Kementerian Sosial sebagai pihak yang berwenang mengawasi jalannya pengumpulan sumbangan yang bersifat konvensional, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenangan mengatur dan mengawasi segala lalu lintas dalam sektor jasa keuangan, dan peran Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh urusan dalam komunikasi dan informatika.
English Abstract
Donation-based crowdfunding is currently still referring to Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods, the regulation regulates the collection of conventional contributions, while donation-based crowdfunding involves financial services that are under the authority of the Financial Services Authority. The Financial Services Authority at this time has issued POJK No.13 Year 2018 concerning Digital Financial Innovation in the service sector in which a mechanism for testing donation-based crowdfunding start-ups, as a recommendation whether it meets the criteria, is ineffective because there is no follow up and less comprehensive, as well as the lack of a circular letter for testing with the regulatory sandbox. Based on the description of the background above, the writer can conclude the main problem, namely how is the Authority of the Financial Services Authority related to the supervision of donation-based Start-up Crowdfunding using the Regulatory Sandbox system? The author uses a type of normative juridical research by conducting library research and secondary data. Based on the results of the study, the collection of donations using crowdfunding method is OJK's authority to regulate and supervise all activities in the financial services sector. OJK's authority in overseeing the collection of donations uses crowdfunding methods focusing on activities or donation-based crowdfunding, not on start-up institutions or business entities. So that the OJK must make regulations regarding mechanisms related to regulation, supervision of integrated donation-based crowdfunding, and problem solving in the event of a dispute in its implementation. Regarding the arrangement and supervision of donation-based crowdfunding requires the synergy between the Ministry of Social Affairs as the authority to oversee the conventional collection of donations, the Financial Services Authority as the party that manages and oversees all traffic in the financial services sector, and the Ministry of Communication and Information the party authorized to regulate and supervise all matters in communication and informatics.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/65/051902755 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Jun 2020 03:10 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169216 |
Actions (login required)
 |
View Item |