Pratama, Faruqi Satya (2019) Batasan Makna Kepentingan Umum Pada Perbuatan Perseroan Yang Menjadi Dasar Kejaksaan Membubarkan Perseroan (Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDTP/2012/PN.GS Dan Putusan Nomor1797K/PDT/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perseroan adalah badan hukum, dimana perseroan bergerak untuk mendapat keuntungan. Diantaranya adalah degan suatu kegiatan ekonomi di bidang jasa maupun di bidang barang. Dalam menjalankan kegiatan perseroan, tentu perseroan memiliki beberapa perbuatan yang dapat menciderai hak – hak pihak lain. Perseroan erat berhubungan dengan kepentingan umum, hal tersebut karena perseroan juga menyangkut kepentingan hajat orang banyak, seperti hasil produksi perseroan yang di nikmati masyarakat, pajak yang harus di bayarkan perseroan ke negara, dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang tidak tercemar dengan limbah dari perseroan. Pada saat ini, kasus pembubaran perseroan terbatas cukup sedikit di Indonesia, beberapa diantaranya adalah karena gugatan dari Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas karena melanggar kepentingan umum. Akan tetapi belum ada putusan hakim yang mengabulkan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Seperti contoh kasus yang akan penulis analisa, yaitu adanya permohonan pembubaran perseroan terbatas yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Gresik dan Kejaksaan Negeri Madiun. Adapun duduk perkara mengapa Kejaksaan sampai mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas adalah karena adanya unsur melanggar kepentingan umum. Contoh kasus permohonan pembubaran PT. Sulasindo Niagatama yang ada di Gresik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena PT. Sulasindo Niagatama karena adanya faktur pajak fiktif yang dilakukan PT. Sulasindo Niagatama yang tidak sesuai dengan akta pendirian PT. Sulasindo Niagatama pasal 3 angka 2 huruf g. Akan tetapi hakim menolak permohonan pembubaran PT. Sulasindo Niagatama. Contoh kasus kedua, permohonan pembubaran PT. Surya Kencana Sakti oleh Kejaksaan Negeri Madiun karena adanya perkara wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Surya Kencana Sakti dalam proyek di Trenggalek akan tetapi hakim menolak pembubaran PT. Surya Kencana Sakti. Alasan Penulis membuat karya ilmiah berjudul Interpretasi “Kepentingan Umum” oleh Hakim Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah karena penulis tertarik ingin meneliti mengenai interpretasi kepentingan umum pada Pasal 146 ayat (1) huruf (a) Undang – Udang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun alasan penulis meneliti adalah karena adanya kekaburan hukum. Dimana kekaburan hukum yang dimaksud adalah ketidakjelasan undang – undang yang mengatur secara pasti dan menjelaskan secara pasti tentang kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membubarkan perseroan terbatas. Adapun regulasi yang mengatur tentang kepentingan umum adalah kepentingan umum secara umum, yang kemudian membuat kebingungan apakah kepentingan umum secara umum ini dapat dikaitkan dengan Perseroan Terbatas atau tidak. Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistemastis, sehingga dapat penulisan lebih sistematis dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan makna kepentingan umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas, maka sejauh mana batasan kepentingan umum adalah apabila suatu kepentingan tersebut berhubungan dengan bangsa dan negara serta masyarakat luas, adapun hal yang dapat mencderai kepentingan umum adalah suatu perbuatan hukum yang diwujudkan dalam suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi.
English Abstract
The company is a legal entity, in which the company moved to profit. Among them is with an activity in the field of economy as well as in the field of goods. In carrying out the activities of the company, the company has several acts that may injure the rights – rights of the other party. The company is closely related to the public interest, such as the company also concerns the interests of his people, such as the results of the company's production in the community, enjoy tax that must be paid by the company to the State, and welfare the surrounding communities are not contaminated with waste from the company. At this time, the case of the dissolution of a limited liability company quite a bit in Indonesia, some of which are because of a lawsuit from the Attorney General to apply for a dissolution of a limited liability company for violating the public interest. But there has been no ruling of the judge who granted the petition for the dissolution of a limited liability company. As an example of a case that will be the author of the analysis, i.e. the existence of a petition for the dissolution of a limited liability company filed by the State Attorney's Gresik and State Prosecutor Madiun. As for sitting things why Prosecutors to apply for dissolution of a limited liability company is due to an element violates the public interest. Case the petition for dissolution of PT. Sulasindo Niagatama existing in Gresik (East Java) by the Prosecutor because PT. Sulasindo Niagatama due to the fictitious tax invoice do PT. Sulasindo Niagatama which does not comply with the deed of establishment of PT. Sulasindo Niagatama article 3 number 2 letter g. But the judge rejected a petition for the dissolution of PT. Sulasindo Niagatama. Examples of the second case, a petition for the dissolution of PT. Surya Kencana Sakti by State tort litigation because of the Madison conducted by PT Surya Kencana Sakti in a project in Trenggalek, but judges rejected the dissolution of PT. Surya Kencana Sakti. The reason the author makes scientific papers entitled interpretation of "public interest" by judges Against the authority of the Prosecutor's Office In the dissolution of a limited liability company according to the law – Law Number 40 of the year 2007 regarding limited liability company is because the author is interested want to examine concerning the interpretation of the public interest in section 146 subsection (1), subparagraph (a) of the Number 40 Years Shrimp – 2007 on limited liability company. As for the reason the authors examine is due to the vagueness of the law. Where is the mean fuzziness of legal obscurity laws – laws that regulate definitively and explain in General about the significance of certainly can be used as a legal basis for dissolving a limited liability company. As for the regulations that govern about public interest is the public interest in General, which then create confusion as to whether the public interest in general this can be attributed to the limited liability company or not. To be able to answer the problems above, normative legal research using this approach to legislation, and a conceptual approach. Legal materials related to issues that are examined through the study of librarianship, as well as the opinions of experts related to the issues discussed. Legal materials have been obtained, analyzed using the method of interpretation sistemastis, so can the writing of more systematic in answering the legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be inferred the meaning of public interest provided for in Law – Law number 16 Year 2004 About the Attorney, Law – Law No. 17 Of 2000 Tax Year, Legislation – Act No. 2 of the year 2012 About the procurement of Land For Construction To the public interest, Law – Law Number 32 Year 2004 about bankruptcy And debt repayment Obligations, Delay Legislation – Law Number 28-year 1997 Of State police of the Republic of Indonesia, and Law – Law No. 5 Of 1986 Year Judicial Tata The Country's efforts to explain the public interest is the interest of the nation and State as well as the public at large, then the extent of the limitation of the public interest is in such an interest related to the peoples and countries as well as the public at large, as for things that can be mencderai the public interest is an act of law embodied in an act against the law, the Act of breaking the law and tort.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/45/051902739 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 19 Jun 2020 01:21 |
| Last Modified: | 19 Jun 2020 01:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169204 |
Actions (login required)
 |
View Item |