Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)

Susanto, Yessica Afryane (2019) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik kepolisian yang terjadi di Kepolisian Sektor Metropolitan Kemayoran Jakarta Pusat memberikan dampak materiil maupun immateriil bagi terdakwa. Fakta yang telah di uraikan dalam persidangan atas nama terdakwa Chaerul Saleh Nasution dalam kasus Tindak Pidana Narkotika menyebutkan bahwa penyidik telah melakukan penyalahgunaan wewenang seperti pemalsuan BAP yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh penyidik kepolisian apakah Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST telah mengakomodir tujuan hukum yang berasaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan, dasar pertimbangan hakim yaitu fakta – fakta dalam persidangan tidak mendukung adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Chaerul Saleh Nasution. Alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Di dalam amar putusan tidak terdapat anjuran mendapatkan rehabilitasi seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Maka, penegak hukum dalam hal ini seorang hakim, dalam memutuskan perkara harus melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan seksama dan dalam amar putusan perlu adanya penegasan tentang langkah rehabilitasi yang konkrit.

English Abstract

The abuse of authority by police investigators that took place at the Kemayoran Central Jakarta Metropolitan Sector Police provided a material and immaterial impact on the accused. The fact described in the trial on behalf of the defendant Chaerul Saleh Nasution in the Narcotics Crime case stated that the investigator had committed an abuse of authority such as falsifying on police investigation report which were the basis for the judges' decision to the indictment can not be accepted. Based on the research background above, the legal problem that can be raised in this study is basic considerations of judges against the perpetrator narcotics crime on abuse of authority victim by police investigators and whether verdict No. 2191 / Pid.B / 2009 / PN.JKT.PST has accommodated legal objectives based on justice, certainty, and the utility of the law. To answer these problems, the method that the author use is normative legal research methods which is to conduct the research literature research done by researching library materials, especially law and legal literature so that they can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be concluded, the basis for the consideration of the judge in bringing down is the facts in the trial not supporting the Narcotics Crime committed by Chaerul Saleh Nasution. The evidence presented by prosecutors is illegal, based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. In the judicial verdict there was no suggestion to get rehabilitation as stated in Article 14 paragraph (1) of Government Regulation No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. So, law enforcers in this case a judge, in deciding the case must see the evidence presented at the trial carefully and in the ruling verdict there needs to be an affirmation of the concrete steps of rehabilitation.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/99/051902790
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 365 Specific crimes and classes of crime (Drugs)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 18 Jun 2020 01:52
Last Modified: 04 Aug 2020 04:32
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169175
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item