Yuliyani, Mia Arum (2019) Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pungutan Desa Berdasarkan Pasal 115 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian mengenai pengawasan dan meminta keterangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ini menjelaskan mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengawasi dan cara meminta keterangan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal ini karena besarnya dana yang cukup besar kepada setiap desa yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah yang penggunaanya apabila tidak diawasi akan sangat rawan dengan adanya penyelewengan dana. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun terhadap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berdasarkan Pasal 115 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2) Apakah yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam mengawasi pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah serta menjelaskan kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan solusi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam mengawasi pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengunakan jenis data primer dan sekunder, serta teknik memperoleh data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa masih belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta kompetensi yang dimiliki oleh anggota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun masyarakat masih rendah. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, Dinas Pemberdayaan Masayarkat dan Desa melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuaten Madiun.
English Abstract
Research on supervision and asking an information from the Community and Village Empowerment Service on levies carried out by the Village Government explains how the forms of supervision by the Regional Government, especially the Community and Village Empowerment Service in supervising and asking for information in implementing Village Governance in accordance with Law Number 6 In 2014 concerning the Village, this was due to the large amount of funds to each village that was channeled through the Regional Government whose use if not monitored would be very vulnerable to misappropriation of funds. Based on the thing above, the writer come up with the research problem, as follows: 1) What is the form of supervision by the Madiun District Government on levies made by the Government of Sobrah Village in Wungu sub district at Madiun based on Article 115 Letter H of Law Number 6 of 2014 about Village? 2) What are the constraints of the Madiun District Government and how the solution made by the Regional Government of Madiun Regency in supervising levies carried out by the Government of Sobrah Village in Wungu sub district at Madiun? This research is aimed to analyze and describe the forms of supervision by the Regional Government and explain the constraints of the Madiun District Government and the solutions that should have been made by the Regional Government of Madiun Regency in supervising levies carried out by the Government of Sobrah Village in Wungu sub district at Madiun. This research was done by empirical juridical research with a method of sociological juridical approach, using a type of primary and secondary data, as well as techniques for obtaining data by interview, observation, and documentation. These results indicate that the forms of supervision carried out by the Community and Village Empowerment Service on levies carried out by the Village Government are still not optimal because there are still many obstacles faced and the competencies possessed by members of the Community and Village Empowerment Service and communities are still low. To deal with these obstacles, the Community and Village Empowerment Service Office carried out various efforts aimed at increasing the competency of Madiun District Community and Village Empowerment Service members.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/206/051902897 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Pungutan-Supervising, Local Government, Community and Village Empowerment Service, Village Government, Levies. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 17 Jun 2020 03:33 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 13:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169157 |
Actions (login required)
 |
View Item |