Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengelola Tanah Desa Untuk Memajukan Desa (studi di Kantor Kepala Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)

Cahyana, Yahya Edi (2019) Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengelola Tanah Desa Untuk Memajukan Desa (studi di Kantor Kepala Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan tentang penerapan pasal 77 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam mengelola tanah desa untuk memajukan desa yang dilakukan di desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Desa Sumber Bening memiliki kekayaan desa karena desa Sumber Bening letaknya dekat dengan hutan dan dapat disimpulkan bahwa kekayaan desanya sangat melimpah. Salah satu kekayaan desa yang dapat menambah pendapatan desa adalah tanah desa karena didesa Sumber Bening tanah tersebut ditanami tebu dan apabila tiba masa panen maka akan dijual. Permasalahan yang muncul dari kondisi empiris ini adalah kenyataan bahwa pemerintah desa Sumber Bening masih belum maksimal dalam mengelola kekayaan desa tersebut. Permasalahan yang penulis rumuskan adalah Bagaimanakah penerapan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Hambatan apa yang dihadapi pemerintah desa Sumber Bening dalam implementasi pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumber Bening untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, studi dokumentasi dan kuisioner. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Sumber Bening yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang baik dan terkait hambatan yang dihadapi yaitu infrastruktur yang masih belum memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang. Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah desa diharapkan melakukan pemerataan pembangunan dan memberdayakan manusianya melalui pendidikan dan pengetahuan.

English Abstract

In this thesis the researcher raised the issue about the application of article 77 Paragraphs 1 and 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in managing village land to advance the village in the village of Sumber Bening, Bantur District, Malang Regency. Sumber Bening village has village wealth because Sumber Bening village is located close to the forest and it can be concluded that the wealth of the village is very abundant. One of the village assets that can add to village income is village land because in the village of Sumber Bening the land is planted with sugar cane and when it arrives the harvest period will be sold. The problem that arises from this empirical condition is the fact that the Sumber Bening village government is still not maximal in managing the village's wealth. The problem that the writer formulated is How is the application of article 77 paragraph 1 and 2 of Act Number 6 of 2014 concerning Villages, what obstacles faced by Sumber Bening village government in the implementation of article 77 paragraph 1 and 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and efforts what was done by the Sumber Bening Village Government to overcome obstacles in the implementation of article 77 paragraph 1 and 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The author of this scientific paper uses empirical legal research methods with a sociological juridical approach method. Data collection techniques were obtained by interviews, documentation studies and questionnaires. Thus it can be concluded that the application of article 77 paragraph 1 and 2 of Act Number 6 of 2014 concerning villages in Sumber Bening Village carried out by the village government is still not good and related to the obstacles faced, namely infrastructure that is still inadequate and the level of education of the people who are still less. To overcome this obstacle, the village government is expected to do equitable development and empower its people through education and knowledge.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/88/051902779
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 17 Jun 2020 03:06
Last Modified: 29 Sep 2020 07:43
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169151
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item