Hak Atas Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dipekerjakan Secara Terus Menerus

Dewantara, Hasbi (2019) Hak Atas Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dipekerjakan Secara Terus Menerus. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Seorang pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan hak-hak yang tedapat dalam UUK. Hak hak yang didapat oleh pekerja pada PKWTT telah diatur dalam Pasal 155 dan 156 UUK. Pekerja yang di-PHK akan mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan, dan uang pengganti hak, serta upah proses selama kasus PHK belum diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya hak–hak pekerja yang status perjanjiannya berubah karena demi hukum tidak sepenuhnya mendapatkan hak yang sesuai dengan yang ada dalam UUK, salah satunya mengenai hak upah proses selama menjalani proses pengadilan. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung nomor perkara 196 K/Pdt-PHI/2016. Hakim menganggap bahwa tidak diberikannya upah proses kepada pekerja yang terikat PKWT yang dipekerjakan secara terus menerus telah memenuhi prinsip keadilan Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah putusan hakim mengenai tidak diberikannya upah proses pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pekerja PKWT yang dipekerjakan terus menerus telah mencerminkan prinsip keadilan? Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum guna menunjang penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis guna mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat adalah Putusan hakim mengenai tidak diberikannya upah proses pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pekerja PKWT yang dipekerjakan terus menerus tidak mecerminkan prinsip keadilan. Hal tersebut, karena putusan hakim Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh John Rawls yang mana pada prinsip kedua John Rawls bagian (b) menyatakan bahwa “… keduanya memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung”. Hal yang dimaksud keduanya yaitu mengenai kondisi sosial dan ekonomi, dalam hal pekerja PKWT yang dipekerjakan secara terus menerus menurut pasal 59 ayat (7) UUK demi hukum berubah menjadi PKWTT, merupakan vii orang yang kurang beruntung, karena posisi pekerja/buruh pada suatu perusahaan merupakan orang yang lemah. Oleh karena itu, pekerja dalam hal upah proses berhak untuk diberikan agar tercapai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh.

English Abstract

A worker that experienced work termination are subjects to some rights according to National Labor Constitution. Amongst them are designated for permanent workers according to chapter (155) and (156) National Labor Constitution. Work Terminated workers will receive, severance payment, rewards, compensations, and also salaries until the termination of work lawsuit is fulfilled by court. Otherwise, the implementation of law itself doesn’t meet the standard requirement that written in National Labor Constitution, one of them occurred during legal process in Court, Supreme Court edict no. 788 K/Pdt Sus-PHI/2015 and Supreme Court edict no. 196 K/Pdt-PHI/2016 didn’t meet the standard requirement. Judge argues that the unpaid salaries to Contract Limited Employment worker with indefinite work term already fulfilled principal of equality. Based on those background, the problem that needs to get attention here are, whether the Judge edict on unpaid salaries during legal process of work termination already fulfilled the principal of inequity? To answer those question, this normative law research uses a constitutional approach, case and conceptual research. The sources of this research material are from library studies. Researcher then analyze the sources and interpret it into grammatical and systematical form to get the answer from the problem itself. Based on explanation, we can conclude that Judge edict on not given salaries during Work Termination Dispute on Contract Limited Employment worker with indefinite time work didn’t reflect the principal of inequity. That’s because the Supreme Court edict didn’t stand a chance against John Rawls’ Second Principles on Chapter (b) stated that “…. Both gives benefit for misfortune peoples”. Including social and economic condition, on Contract Limited Employment worker with indefinite work-term according to Article 59 chapter 7 National Labor Constitution later changed status into permanent worker considered less-lucky, because of their low position on company. Therefore, the salaries must be paid to worker to ensure their legal-protection.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/87/051902778
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.012 596 Specific aspects of labor (Worker security)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 17 Jun 2020 02:54
Last Modified: 17 Jun 2020 02:54
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169150
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item