Sari, Komang Debi Evita (2019) Tanggung Jawab Pengembang Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial Melalui Sistem Pre Project Selling. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab pengembang dalam jual beli rumah susun komersial melalui sistem pre project selling. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena banyaknya permasalahan dalam jual beli rumah susun komersial melalui sistem Pre Project Selling. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1). Apa bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli rumah susun komersial melalui sistem pre project selling ? (2). Apa tanggung jawab pihak pengembang (developer) apabila tidak melakukan kewajiban dalam penjualan rumah susun komersial dengan sistem pre project selling ? Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli rumah susun komersial terdapat dalam empat undang-undang, yaitu Pengembang harus sudah memiliki persyaratan yang ditentukan berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Rumah Susun, Dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Adanya ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran, Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Berdasarkan KUHperdata, pelaku pembangunan tidak melakukan prestasinya (tidak membangun rumah susun) maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan Pasal 1243 tentang Wanprestasi, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018, memberikan perlindungan dalam hal pembayaran dalam pembelian rumah susun yang dilakukan oleh konsumen.Tanggung Jawab pengembang (developer) dalam jual beli rumah susun komersial dengan sistem Pre project selling terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
English Abstract
In this paper, the author raises the problem of the responsibility of developers in buying and selling commercial flats through a pre-project selling system. The choice of theme was motivated because of the legal vacuum associated with pre-project selling arrangements. Based on the above, this study raises a problem statement: (1). What forms of protection for consumers in buying and selling commercial flats through a pre-project selling system? (2) What is the responsibility of the developer if it does not carry out obligations in the sale of commercial flats with a pre-project selling system? To answer the above problem, the type of research I use is normative juridical research using an statute approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using gramatical interpretation. From the results of the research with the method above, the author obtained answers to the existing problems, namely the form of consumer protection in commercial flat buying and selling contained in four laws, namely the Developer must already have the requirements specified in Article 42 paragraph 2 of Act Number 20 of 2011 concerning Flats, Establishment of Sale and Purchase Agreements (PPJB) Article 43 paragraph 1 of Law Number 20 of 2011 concerning Flats, There are provisions for sanctions in the event of violations, Article 110 of Law Number 20 of 2011 concerning Flats, Regulations regulating consumers in Article 4 UUPK, and obligations of business actors in Article 7 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Based on KUHperdata, development actors do not implement their achievements (not building flat house) so that consumers can sue business actors based on Article 1243 concerning Wanprestasi, based on Bank Indonesia Regulation Number 20/8 / PBI / 2018, provide protection in terms of payments in flat purchases made by consumers. The responsibility of the developer in the sale and purchase of commercial flats with a pre-project sales system is stated in Article 19 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/192/051902883 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 11 Jun 2020 13:49 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 02:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169102 |
Actions (login required)
 |
View Item |