Akmal, Sapta Imtinan (2019) Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hadirnya rezim dana desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan berkah bagi desa. Menurut statistik, dana sebesar 1 milyar rupiah per tahun ini akan diperuntukkan bagi 72.944 desa yang ada di seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan, banyaknya desa yang terbantu dengan adanya kebijakan ini. Namun, kehadiran dana desa tersebut juga menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya peluang korupsi dana desa oleh oknum kepala desa. Sudah banyak terjadi kasus korupsi dana desa, mulai dari kasus di yang terjadi di Sampang pada medio 2018 dan juga kasus yang terjadi di Kepulauan Riau. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah sebuah lembaga, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana salah satu tugasnya adalah mengawasi kinerja kepala desa dan menampung aspirasi warga desa, yang mana muara dari tugas tersebut juga pada nantinya adalah termasuk dalam pelaksanaan dana desa. Desa Dawuhan juga merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Pada tahun 2018, jumlah dana desa ini menerima dana desa sebesar 868.988.700 rupiah, dengan peruntukan untuk pembangunan sarana dan prasaran desa. Desa ini dahulunya merupakan desa tertinggal dan juga pernah mengalami kasus korupsi dana desa, namun dibalik itu semua, BPD Dawuhan bisa bertahan melalui berbagai masalah tersebut. Dalam penelitian kali ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah peran Badan Permusyawartan Desa Dawuhan dalam pengawasan pelaksanaan dana desa dan Bagaimanakah efektivitas dan realisasi peran pengawasan BPD Dawuhan dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPD Dawuhan dalam pengawasan pelaksanaan dana desa tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014, namun juga dalam hal terjadinya Pengalihan Alokasi Kegiatan (PAK). Sedangkan, peran pengawasan BPD Dawuhan sudah efektif, meskipun dalam hal penggunaan anggaran untuk pemberdayaan, khsusnya yang menyangkut kewenangan lokal desa masih kurang.
English Abstract
The existence of village fund regime as the purpose of UU NO.6/2014 had made a good impact for the village. Based on statistic, the village fund, which is consist 1 billion rupiahs, allocated for 72.944 village.It‟s thinkable, how many villages being helped with this fund. But, its existence also bring the negative impact, the corruption by village chief. Many corruption case had been happened, from Sampang case in 2018 until the Kepulauan Riau case. To solve this problem, it was formed Village Legislative Council (BPD) which is the one of its task is to supervise the village chief performance and takes people aspiration, which it conclusion include in the allocation of village fund. Dawuhan Village is the one of village that take this village fund. In 2018, this village takes 868.988.700 Rupiahs, with the allocation for the build of village infrastructure. Long time before, this village was a exhausted and poor, and also had been corrupted, but they can survive. In this research, the problem is how the Dawuhan Village Legislative Council role in Village Budget Cocern and How about their role in allocation of village budget supervision. Method that used in this research is emphirical method, with the casse study approach, and qualitative descriptive technic. Based on the question, it can be concluded that their role in supervision is not just in UU No.6/2014 but also until PAK, but in allocation, include in society empowerment is not good.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/178/051902866 |
| Uncontrolled Keywords: | Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa, Otonomi Desa, Desa-village representatives council, village budget, village autonomy, village |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.074 Economic assistance > 343.074 5 Rural development |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 09 Jun 2020 14:46 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 02:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169065 |
Actions (login required)
 |
View Item |