Putra, Aliet Arvitto (2019) Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Analisis Sejarah Hukum Atas Rezim Reformasi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Doktrin tersebut itu juga bisa ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR No III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dan TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia. Jika Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka sudah sepatutnya sistem hukum nasional dibangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun secara formal Pancasila diterima sebagai sumber dari segala sumber hukum, bentuk kognisi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa senantiasa berbeda dalam konteks sosial-politik tertentu. Penelitian ini berupaya menawarkan pembacaan alternatif atas narasi sejarah hukum doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam wacana membangun tertib hukum bercorak nasional yang presedennya mulai ditetapkan pada rezim pemerintahan Orde Baru (1966–1998) dan relevansinya pada rezim Reformasi (1998-2004) dengan menekankan pada aspek penalaran hukum tertentu. Penelitian ihwal sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penulusuran kepustakaan yng mengandung pendapat para ahli. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam penulisan narasi sesuai dengan lini masa sejarah guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan secara sistematis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) rezim Reformasi mempertahan doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala hukum secara tidak langsung karena dalam masa transisi di tahun 1998 masih berlaku TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, di mana doktrin tersebut dirumuskan sebagai dasar negara dan dimaknai dalam konteks ideologi politik. 2) Di masa Reformasi doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masih direproduksi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor prosedural dan kepentingan tertentu yang dalam penalarannya justru kian menjauh dari cita-cita Pancasila itu sendiri.
English Abstract
The doctrine highlighting that Indonesian Five Principles (Pancasila) as the sources of all legal sources is stated in Article 2 of Act Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Pancasilaas the sources of all legal sources is relevant to the Preambule of 1945 Constitution of Indonesia Paragraph 4. This doctrine can also be found in Act Number 10 of 2004 concerning Formation of Regulations and Laws, Decree of People’s Consultative Assembly Numner 3 of 2000 concerning Legal Source and Order of Regulations and Laws of Indonesia. When Pancasilais said to be the source of all legal sources, it is the standard that the system of national law is established based on values of Pancasila. Despite the fact that Pancasila is accepted as the core referensi for all legal sources, the form of cognition of Pancasila as the core source of law can be varied in particular socio-political contexts. This reseach is aimed to offer an option over history of law in the doctrine of Pancasila as the core source of law in Indonesia concerning projection of building national legal order whose precedence was implemented in the regime of New Order Government (1966-1998) and its relevance in the regime of reform (1998-2004) by emphasizing particular aspect of law. The research on history of development of law in Indonesia was based on normative legal method supported by statute, historical. And conceptual approaches. The legal materials needed for the answer to the legal issue that was systematically formulated. The discussion of the research concludes: 1) Reform Regime has indirectly maintained the doctrine of Pancasilaas the source of all legal sources because during the transition back iin the 1998, the Decree of People’s Consultative Assembly XX/MPRS/1966 was still into effect, where the doctrine was formulated as the principle of the state and defined nithe context of political ideology, 2) during Reform, the doctrine of Pancasilahas been reproduced and influenced by severeal procedural factors and certain interests, which seems to indicate that it drifts further away from the principles of Pancasila.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/479/051902131 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.5 Political ideologies > 320.509 598 Political Ideologies in Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 03 Jun 2020 07:14 |
| Last Modified: | 03 Jun 2020 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/168474 |
Actions (login required)
 |
View Item |