Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah DiBadan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto)

Putri, Sonya Dewi Angelina (2019) Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah DiBadan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Di Kota Mojokerto. Sesuai dengan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Partisipasi Masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process) yang semakin penting artinya di era otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terkait Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Kota Mojokerto. Apa yang menjadi hambatan serta solusi terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah di Kota Mojokerto Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data atau informasi mengenai partisipasi masyarakat di dalam kegiatan Musrenbang Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak BAPPEKO Mojokerto untuk mengetahui rencana pembangunan di Kota Mojokerto serta untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di Kota Mojokerto Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Di Kota Mojokerto tidak terlaksanana secara efektif diakrenakan ada beberapa kelurahan di dua kecamatan di Kota Mojokerto yang tidak mengikutsertakan masyarakatnya dalam kegiatan Musrenbang di Kota Mojokerto. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam Musrenbang dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam Musrenbang guna untuk mensukseskan kegiatan pembangunan di Kota Mojokerto.

English Abstract

This study aims to find out how the implementation of Government Regulation 8 Year 2008 About Stages, Procedures for Formulating, Controlling, and Evaluating Implementation of Regional Development Plans Related to Community Participation in Deliberations Regional Development Plans In Mojokerto City. In accordance with article 1 number 3 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2008 on Stages, Procedures for Formulating, Controlling and Evaluating the Implementation of Regional Development Plans. Regional Development Planning is a process of preparation of stages of activities involving various elements of stakeholders in it, for the utilization and allocation of existing resources in order to improve social welfare within a regional / regional environment within a certain period. Public participation in democratic governance requires public involvement in decision-making processes that are increasingly important in the era of regional autonomy. Based on this matter, this thesis raised two problem formulation, that is: How Implementation of Government Regulation 8 year 2008 about Stages, Procedures of Preparation, Control and Evaluation of Implementation of Regional Development Plan related to Community Participation in Deliberation of Regional Development Plan in Mojokerto City. What are the obstacles and solutions related to the Implementation of Government Regulation 8 of 2008 on Stages, Procedures for Formulating, Controlling, and Evaluating the Implementation of Regional Development Plans in Mojokerto Municipality. This research type is type of empirical research with research method of Sociological Juridical done by direct research to get data or information about society participation in Musrenbang activity Mojokerto City according to Government Regulation Number 8 year 2008 About Stages, Procedures of Preparation, Control And Evaluation Implementation of Regional Development Plans. Method of data retrieval is done by study in the field by conducting interviews with the BAPPEKO Mojokerto to know the development plan in Mojokerto City and to know the level of community participation in the development in the city of Mojokerto Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of Government Regulation 8 Year 2008 About Stages, Procedures for Formulating, Controlling, and Evaluating Implementation of Regional Development Plans Related to Community Participation in Deliberations Regional Development Plans In Mojokerto City not teraksakana effectively diakrenakan there are several kelurahan in two districts In Mojokerto City that does not involve the community in Musrenbang activities in Mojokerto City. This is due to the lack of awareness from the community to participate or participate in Musrenbang and also the lack of socialization from the government regarding the importance to participate in Musrenbang in order to succeed development activities in Mojokerto City.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/456/051902100
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.074 Economic assistance > 343.074 6 Regional development
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 27 Jun 2019 02:28
Last Modified: 27 Jun 2019 02:28
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/168349
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item