Buce P, Colleta Yves (2019) Akibat Hukum Jika Perundingan Tidak Menghasilkan Kesepakatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 141 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam perkara perselisihan dalam hubungan industrial sangat mungkin terjadi perselisihan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, dimana perselisihan tersebut terjadi karena ketidaksejalanan antara kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini dapat terjadi jika dalam suatu perusahaan terdapat dua penafsiran berbeda antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu jika dalam hubungan industrial terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka baiknya masing-masing pihak mengupayakan untuk menyelesaikan dalam suatu perundingan yang nantinya akan mencapai kata mufakat. Berdasarkan latar belakangtersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penulusuran kepustakaan dan pendapat para ahli. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh komparatif sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat diseimpulka: 1) dalam Pasal 141 Ayat (4) sudah diatur akibat hukumnya, yaitu, perkara perselisihan hubungan industrial dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 2)Undang-Undang pasal tersebut dibuat ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum terbit. 3)setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terbit, mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat (4) tidak mungkin dilaksanakan karena Undang-Undang tersebut mengatur prosedur tersendiri. Dengan demikian perselisihan hubungan industrial tersebut harus dikembalikan ke para pihak untuk diteruskan ke pengadilan hubungan industria (PHI) atau tidak.
English Abstract
In cases of industrial relations disputes, there is a very likely dispute between the employer and the workers, where the dispute occurs because of an imbalance between the interests of employers and workers / laborers. This can happen if in a company there are two different interpretations between workers and employers with different views. Therefore if there is a dispute between industrial workers and employers, it is better for each party to strive to complete a negotiation which will reach a consensus. Based on the above background, the legal issues raised in this study are the legal consequences if the negotiations do not produce an agreement as stipulated in Article 141 Paragraph (4) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor. To answer the above problems, normative legal research uses a legal approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials relating to the problem under study are obtained through literature review and opinions of experts. Legal materials that have been obtained comparatively so that they can be presented in more systematic writing to answer legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be concluded: 1) in Article 141 Paragraph (4) the legal consequences have been regulated, namely, cases of industrial relations disputes are delegated to the Industrial Relations Court (PHI). 2) The law of the article was made when Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes has not yet been issued. 3) after Law Number 2 Year 2004 is issued, the mechanism as stipulated in Article 141 Paragraph (4) is impossible because the Law regulates its own procedures. Thus the industrial relations dispute must be returned to the parties to be forwarded to the industrial relations court (PHI) or not.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/467/051901891 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 13 May 2020 01:23 |
| Last Modified: | 13 May 2020 01:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/167838 |
Actions (login required)
 |
View Item |