Suryadi, Felisia Veronica (2019) Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan Yang Mengandung Babi (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Negara Indonesia mengakui 6 jenis agama yaitu Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Kong Hu Cu. Berdasarkan ajaran agamanya, ada beberapa agama yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Misalnya, agama buddha melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dengan olahan daging sapi, umat muslim hanya diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan yang halal atau tidak haram, sehingga umat muslim tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan babi. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, seharusnya pelaku usaha memperhatikan proses pengemasan makanan sebelum diproduksi berkala dan dikonsumsi oleh masyarakat yaitu pencantuman label “Mengandung Babi” apabila pangan olahannya memiliki kandungan babi. Pada kenyataannya masih ditemukan produk pangan olahan yang mengandung babi tidak mencantumkan label “Mengandung Babi dan Gambar Babi” pada kemasan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280. Men.Kes / Per / XI / 76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan yang Mengandung Babi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya, apa hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya dalam pengawasan pelabelan bahan makanan yang mengandung babi, dan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan pelabelan bahan makanan yang mengandung babi. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara secara langsung dengan narasumber dan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research). Teknik analisis data deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian, sehingga dapat menganalisa permasalahan di masyarakat. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan yang Mengandung Babi oleh Balai Besar POM Surabaya belum terlaksana dengan baik. Pengawasan oleh Balai Besar POM Surabaya belum dilakukan dengan maksimal, karena pada proses pengawasan terdapat cela untuk melakukan pelanggaran oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu proses pengawasan oleh Balai Besar POM Surabaya belum mencapai harapan yang diinginkan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan pangan olahan yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2) Hambatan yuridis yang di hadapi oleh Balai Besar POM Surabaya dalam pengawasan pelabelan terkiat cakupan wilayah kerja yang luas dan proses pendaftaran pangan olahan oleh pelaku usaha, sedangkan hambatan non yuridisnya yaitu ketidakpahaman pelaku usaha terhadap pengaturan pelabelan pangan olahan yang mengandung DNA spesifikasi babi, dan masyarakat yang acuh serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pencantuman label “MENGANDUNG BABI” pada pangan olahan yang mengandung babi. 3) Bentuk upaya yuridis yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya dalam mengatasi hambatan dalam pengawasan pelabelan bahan makan yang mengandung babi yaitu pengawasan pre-market dan post-market serta pemberian sanksi. Upaya non yuridis yang dilakukan oleh Balai Besar POM yaitu penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media, pelatihan berjenjang kepada sumber daya manusia di Balai Besar POM untuk meningkatkan kapasitas majerialnya, dan tersedianya layanan pengecekan NIE secara online bagi masyarakat untuk mengetahui NIE atau notifikasi pangan olahan.
English Abstract
Indonesia recognizes 6 types of religions, namely Islam, Protestant Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, Confucianism. Based on the teachings of his religion, there are several religions which require adherents to consume certain foods. For example, Buddhism forbids its people to consume foods processed with beef, Muslims are only permitted to consume halal or unlawful food, so Muslims are not permitted to consume food with pork content. Most of the population of Indonesia is Muslim, business people should pay attention to the food packaging process before it is produced periodically and consumed by the community, namely the inclusion of the label "Contain Pig" if the processed food contains pork. In fact, still found processed food products containing pigs do not include the label "Containing Pigs and Pig Images" on the packaging regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 280. Men. Kes / Per / XI / 76 concerning Provisions on Circulation and Marking of Foods. which contains ingredients originating from pigs. Based on the background above, the legal issues raised in this study are how to apply Article 3 of the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning agency of drug and food control related to labeling supervision of food ingredients contaminated by pork in agency of drug and food control in surabaya, what are the barriers faced by agency of drug and food control in surabaya related to labeling supervision of food ingredients contaminated by pork, and how efforts have been made by agency of drug and food control in surabaya to overcome barriers related to labeling supervision of food ingredients contaminated by pork. To answer the above problems, empirical legal research uses a sociological juridical research approach. The primary data collection technique uses the interview method directly with resource persons and secondary data is carried out by means of library research. Descriptive data analysis techniques are used to analyze research data, so they can analyze problems in the community. Based on the discussion, it can be concluded: 1) Application of Article 3 of the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning agency of drug and food control related to labeling supervision of food ingredients contaminated in agency of drug and food control in surabaya has not been implemented properly. Supervision agency of drug and food control in surabaya has not been carried out maximally, because in the supervision process there are defects to commit violations by business actors. Therefore the supervision process by agency of drug and food control in surabaya has not reached the desired expectations to create order and orderliness for business actors in producing and distributing safe processed food and in accordance with the provisions of applicable regulations. 2) Juridical barriers faced by agency of drug and food control in surabaya in supervising labeling are in the broadest scope of work areas and the process of registration of processed food by business actors, while the non-juridical barriers are the lack of understanding of business actors in regulating labeled food containing pig specifications, and ignorant people and lack of awareness of the importance of the inclusion of the label "CONTAINING PIG" on processed foods containing pork. 3) The form of juridical efforts that have been carried out by agency of drug and food control in surabaya in overcoming obstacles in the supervision of food labeling containing pork, namely pre-market and post-market supervision and sanctions. Non-juridical efforts carried out by agency of drug and food control in surabaya are counseling or outreach to the community by using various media, tiered training to human resources at the POM Center to increase their majerial capacity, and the availability of online NIE checking services for the public to know NIE or food notification processed.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/466/051901890 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.04 Miscellaneous social problems and services > 344.042 Product control > 344.042 3 Food, drugs, cosmetics, clothing, toys > 344.042 32 Food |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 02 Jun 2020 18:48 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 06:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/167835 |
Actions (login required)
 |
View Item |