Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Bpjs-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang)

Pradana, Gatu Adie (2016) Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan Bpjs-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Diskresi yang terjadi pada tingkatan paling bawah implementasi sebuah kebijakan menandakan masih terdapat gap antara strategi kebijakan dengan keberagaman permasalahan yang ada di lapangan. Kebijakan BPJSKesehatan sebagai kebijakan top-down, memposisikan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Kepanjen kabupaten malang. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola diskresi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memfokuskan kepada 1) pembatasan terhadap akses dan permintaan 2) ketidakadilan administrasi 3) pengaturan pengguna layanan dan situasi kerja dan 4) upaya mempengaruhi mentalitas pengguna layanan. Penelitian ini mengungkap bahwa tidak terjadi diskresi yang dilakukan oleh birokrat level bawah Puskesmas Kepanjen, hal tersebut disebabkan norma profesi yang dipegang teguh oleh birokrat level bawah dan desain pelayanan kesehatan yang sederhana. Diskresi terjadi pada tingkatan manajerial, yaitu perubahan pola komunikasi dan koordinasi oleh Kantor BPJS-Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan Puskesmas Kepanjen. secara teoritis, pola diskresi menurut Michael Lipsky tidak terjadi pada Implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen. terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diskresi tersebut. Pertama dengan perubahan sistem kapitasi, penguatan dan pemusatan database BPJS-Kesehatan, adanya peraturan agar puskesmas dapat mengelola anggaran secara mandiri.

English Abstract

Discretion that occur at the lowest level of implementation of a policy indicates there is still a gap between the policy strategy with the diversity of the existing problems. BPJS-Kesehatan Policy as a top-down policy, health center position as the spearhead of health services, especially in health centers Kepanjen poor districts. issues raised in this research is how the pattern of discretion occurs and its impact on policy implementation in the clinic BPJS-Health Kepanjen. This study used descriptive qualitative method by focusing on 1) the restrictions on access and request 2) administrative injustice 3) the service user settings and work situation, and 4) an effort to influence the mentality of users of the service. The study revealed that there was no discretion committed by lower level bureaucrats Kepanjen health center, it was because the norm of the profession are upheld by lower level bureaucrats and simple design of health services. Discretion occur at managerial levels, the changing patterns of communication and coordination by the Office of BPJS-Kesehatan, Public Health Service of Malang Regency and Puskesmas Kepanjen. theoretically, the pattern of discretion by Michael Lipsky did not occur in the implementation of BPJS-Kesehatan policies at the Puskesmas Kepanjen. There are several steps that can be taken to overcome such discretion. First the capitation system changes, strengthening and centralizing the BPJS-Kesehatan database, the regulations that health centers can manage a budget independently.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/350/PRA/d/2018/041810652
Uncontrolled Keywords: PUBLIC ADMINISTRATION
Subjects: 300 Social sciences > 350 Public administration and military science
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 02 Apr 2019 07:04
Last Modified: 22 Oct 2021 06:09
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166442
[thumbnail of Gatu Adie Pradana.pdf]
Preview
Text
Gatu Adie Pradana.pdf

Download (27MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item