Dyahmay, Itsna Dzulfika (2018) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang didapatkan dari pihak ketiga atau dari potensi yang dimiliki sendiri. Pengadaan barang/jasa sudah menjadi agenda rutin untuk melakukan pembangunan di Desa. Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa di Desa di dasarkan pada Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Seiring dengan tujuan pembangunan desa yaitu agar desa lebih mandiri dan dapat memaksimalkan potensi dari desa tersebut. maka dari itu, pemerintah Desa Tanjungrejo, melakukan pelaksanaan Implementasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati tersebut. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya,struktur birokrasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo. Data yang didapatkan dari proses wawancara dalam penelitian sebagai data primer dan arsip-arsip, literature, dan hukum sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk analisis yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat masalah dalam aspek sumber daya yang menjadi kendala terbesar dalam implementasi Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati ini diperlukan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa. Desa Tanjungrejo melaksanakan implementasi dengan tujuan pengadaan barang/jasa dapat dikelola dengan baik dan benar dan dijalankan sesuai dengan keenam prinsip yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. Beberapa tahun menjalankan implementasi Peraturan Bupati ini dapat dikatakan berhasil, namun masih ada kendala yaitu dalam aspek sumber daya. Prinsip tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungrejo sehingga dapat mencapai tujuan untuk desa swadaya dan swakelola. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan panduan untuk pengadaan baranag/jasa di Desa sehingga desa mampu untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mandiri dan memajukan masyarakat desa.
English Abstract
Procurement of goods/services is an activity to obtain goods/services that obtained from third parties or from their own potential resources. Procurement of goods/services has become a routine agenda for carrying out the development in the village. Tanjungrejo village is one of the villages that implemented the procurement of goods/services. Procurement of goods/services in the Village is based on Regent Regulation number 21/2015 about procedures for procuring goods/services in the village. Along with the purpose of village development is that the village is more independent and can maximize the potential of the village. Therefore, Tanjungrejo village government carries out the implementation of the procurement of goods/services in accordance with the provisions of the Regent Regulation. The research approach taken is to use a qualitative descriptive approach. The focus of this research is communication, resources, bureaucratic structure, supporting and inhibiting factors in the implementation of Regent Regulation Number 21/2015 concerning Procedures for Procurement of Goods/Services in Tanjungrejo Village. Data obtained from the interview process in research as primary data and archives, literature, and law as secondary data. This study uses interview techniques and documentation in data collection. The technique used for analysis is data collection, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are that there are problems in the aspect of resources which are the biggest obstacles in the implementation of this Regent Regulation. Implementation of this Regent Regulation is required principles in the procurement of goods/services. Tanjungrejo Village implements implementation with the aim of procuring goods/services that can be managed properly and correctly and carried out in accordance with the six principles described in the previous chapter, namely efficient, effective, and transparent, community empowerment, mutual cooperation and accountability. Several years of implementing this Regent Regulation can be said to be successful, but there are still obstacles, namely in the aspect of resources. This principle is expected to be applied in the procurement of goods/services in the village of Tanjungrejo so that it can achieve the objectives for self-help and self-managed villages. In addition, it is hoped that it can be used as a guide for procurement of goods/services in the village so that villages are able to manage and develop their potential so that they can be independent and advance the village community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/1062/051900714 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati Ponorogo, Pengadaan Barang/jasa-Policy Implementation, Ponorogo Regent Regulation, Procurement of Goods/services |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.7 Management of materials > 658.72 Procurement |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 06 Sep 2019 02:56 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166065 |
Preview |
Text
Itsna Dzulfika Dyahmay.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |