Fitroni, Teguh Imam (2017) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Lingkungan Hidup). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan jumlah industri dan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang diproduksi oleh industri dan penduduk. Berlatar masalah tersebut, pemerintah menetapkan sampah sebagai permasalahan nasional. Pemerintah pusat melalui kementrian terkait mencanangkan model pengelolaan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga ke hilir. Agar pengelolaannya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Informasi ini, direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di daerahnya. Melalui dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat strategi-strategi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, yang juga terhubung dengan masyarakat. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganlisis proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Lamongan. Penelitian ini dirasa penting karena untuk menjelaskan pentingnya model Implementasi Kebijakan dalam suatu proses kebijakan publik. Sebab sebagus apapun konsep dan suatu perencanaan kebijakan, tanpa disertai implementasi kebijakan yang baik, maka akan menimbulkan kebijakan yang gagal. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan model Edward III 1980. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif di anggap mampu menunjang analisa lebih mendalam dan mampu mengungkap berbagai makna dari suatu fenomena sosial yang lebih detil dan rinci. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, belum terwujud sinergifitas dan progam yang terintegrasi. Komunikasi ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu kurangnya fasilitas dan Infrastruktur pengelolaan sampah menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah Pemkab Lamongan perlu menggandeng aktivis dan LSM Lingkungan di kabupaten Lamongan untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah. LSM dapat berperan untuk mengedukasi masyarakat dan kontribusi ide-idenya sangat diperlukan. Saran yang lain, Pemkab Lamongan perlu menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Pembuangan Sementara di wilayah-wilayah padat penduduk.
English Abstract
The growing number of industries and the growing population from year to year, resulted in an increase in the amount of waste produced by industry and residents. Set against these problems, the government set waste as a national problem. The central government through the related ministries declared the management model to be comprehensive and integrated from upstream to downstream. In order for its management to provide economic benefits, healthy for the community, and safe for the environment, and can change people's behavior. This information, responded well by Lamongan District Government to plan, compile and implement policy of waste management in its area. Through PRKP agencies and the Department of Environment, Government of Lamongan make strategies for the implementation of waste management policy, which is also connected with the community. This research tries to explain and analyze the process of policy implementation in waste management in Lamongan district. This study is considered important because to explain the importance of the model Policy Implementation in a process of public policy. Because no matter how good the concept and planning policies, without implementation of good policy, it will lead to a failed policy. The theory used as an analytical tool in this research is the theory of policy implementation of Edward III 1980 model. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive analysis. The qualitative approach is considered to be capable of supporting deeper analysis and is able to reveal the various meanings of a more detailed and detailed social phenomenon. The results of this study indicate that the institutions responsible for implementing the policies, namely the PRKP and the Environment Agency, have not realized synergies and integrated programs. This communication becomes a weakness in the implementation of the policy. In addition, the lack of facilities and waste management infrastructure becomes a problem in the implementation of waste management policies. Suggestion given from this research is Lamongan regency need to hold activist and environmental NGO in Lamongan district to be involved in waste management. NGOs can play a role in educating the community and contributing ideas is necessary. Another suggestion, Lamongan regency needs to increase the budget allocation for the construction of Final Disposal and Temporary Disposal Sites in densely populated areas
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/322/051804863 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan Dan Pengelolaan Sampah, Policy Implementation and Waste Management |
| Subjects: | 300 Social sciences > 363 Other social problems and services > 363.7 Environmental problems > 363.72 Sanitation > 363.728 Wastes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 May 2019 02:33 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 01:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165955 |
Preview |
Text
Teguh Imam Fitroni.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |