Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)

Arifin, Miftakhul (2018) Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBB-P2, pencantuman Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB-P2 tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pencantuman NJOP sebagai dasar pengenaan pajak hanya NJOP Bumi dan untuk NJOP Bangunan hanya beberapa yang dicantumkan. NJOPTKP sebagai pengurang dari dasar pengenaan pajak tidak dicantumkan pada semua SPPT PBBP2 milik wajib pajak. Kondisi tersebut menimbulkan selisih angka pada besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemungutan PBB-P2. Tujuan lain penelitian ini untuk mengetahui penentuan NJOP dan NJOPTKP pada SPPT PBB-P2 di Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dapat menentukan bagaimana solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peraturan tentang pemungutan PBB-P2, peraturan tentang NJOP dan NJOPTKP, pelaksanaan pemungutan PBB-P2, dan penerapan NJOP dan NJOPTKP pada SPPT PBB-P2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan PBB-P2 di Desa Dempel, Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, berkaitan dengan masa penyampaian SPPT PBB-P2 hingga proses pemungutan terhadap wajib pajak. Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak dan NJOPTKP sebagai pengurang dari dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidaksesuaian antara nominal pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dengan nominal pajak yang seharusnya dibayarkan, karena adanya ketidaksesuaian penetapan penghitungan NJOP dan NJOPTKP dengan peraturan daerah yang berlaku. Saran yang dapat peneliti berikan yakni pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghitungan pajak pada SPPT PBB-P2. Evaluasi tersebut dilakukan agar disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun terkait pemungutan PBB-P2. Pemerintah daerah hendaknya memberikan sosiaslisasi kepada wajib pajak, khususnya mengenai peraturan daerah serta proses pemungutan PBB-P2 agar wajib pajak teredukasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

English Abstract

Based on Ngawi District Regulation No. 1 of 2012 concerning PBB-P2, the inclusion of Tax Object Selling Value (NJOP) and Non Taxable Tax Object Selling Value (NJOPTKP) PBB-P2 is not in accordance with the conditions in the field. NJOP inclusion as the basis for tax imposition is only Land NJOP and only a few of the Building NJOP are listed. The NJOPTKP as a deduction from the tax base is not included in all SPPT PBB-P2 of the taxpayer. This condition creates a difference in the amount of the tax borne by the taxpayer. The purpose of this study was to find out the PBB-P2 collection process. In addition to knowing the determination of the NJOP and NJOPTKP at the SPPT PBB-P2 in Dempel Village, Geneng District, Ngawi Regency. This research is expected to identify existing problems so that it can determine how the right solution to deal with the problem. The type of research used in this study is a type of descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the regulation on PBBP2 collection, regulations on NJOP and NJOPTKP, implementation of PBB-P2 collection, and the application of NJOP and NJOPTKP to the SPPT PBB-P2. The analytical method used in this study is an analytical method developed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of this study are PBB-P2 collection in Dempel Village, Ngawi Regency in accordance with applicable regional regulations, relating to the submission period of the PBB-P2 SPPT to the tax collection process. Whereas the determination of NJOP as the basis for tax imposition and NJOPTKP as deduction from the tax base is not in accordance with the applicable regional regulations. This results in a discrepancy between the nominal tax paid by the taxpayer and the nominal tax that should be paid, due to a discrepancy in the determination of the calculation of NJOP and NJOPTKP with the applicable regional regulations. The advice that researchers can give is that the regional government is expected to be able to evaluate the implementation of tax calculation on the SPPT PBB-P2. The evaluation was carried out so that it was adjusted to the applicable regional regulations and did not harm any party related to PBB-P2 collection. The regional government should provide socialization to taxpayers, especially regarding regional regulations and the PBB-P2 collection process so that taxpayers are educated so that they are expected to increase taxpayer compliance.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/1101/051900877
Uncontrolled Keywords: Pemungutan, Penerapan, NJOP, NJOPTKP-Collection, Application, NJOP, NJOPTKP.
Subjects: 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.22 Real property taxes
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 17 Jul 2019 04:29
Last Modified: 25 Oct 2021 04:06
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165576
[thumbnail of Miftakhul Arifin.pdf]
Preview
Text
Miftakhul Arifin.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item