Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri)

Fahlavi, Mochammad Rezza (2018) Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar meningkatnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Kota Kediri dalam menuju upaya tata kelola pemerintahan yang baik melakukan reformasi birokrasi melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dalam usaha untuk mempermudah kinerja pegawai pemerintahan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri yang akuntabel. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 yang ada sebagai kebijakan untuk mengatur tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) di Kota Kediri. Kebijakan tersebut tentu harus dapat diimplementasikan dengan baik dan benar kepada pihak-pihak terkait yaitu pihak kelurahan, kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam mengumpulkan dan menyusun data terkait kebutuhan pembangunan di Kota Kediri. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) telah diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri. Penelitian dengan menggunakan teori George C. Edward III dapat disimpulkan yaitu: a) proses komunikasi dengan sasaran kebijakan cukup baik, b) tidak ditemukan masalah dalam fasilitas, anggaran, informasi dan wewenang, c) sikap disposisi pelaksana dan sasaran kebijakan yang baik, dan d) struktur birokrasi yang cukup jelas. Akan tetapi dalam proses implementasi masih terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu: terbatasnya sumber daya manusia, dan kurang kompetennya sumber daya manusia yang ada. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik perlu meningkatkan faktor pendukung yang ada serta mengatasi faktor penghambat yang muncul. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) dengan menambah jumlah pegawai yang bertanggung jawab dalam mengelola SIMPPD serta perlu diberikannya pelatihan dan bimbingan teknis.

English Abstract

This research was conducted on the basis of increasing demands for good and transparent governance. Kediri City is heading towards good governance efforts to reform the bureaucracy through the use of the application of the Regional Developmen Planning Managemen Information System (SIMPPD). Implementation of the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) in an effort to simplify the performance of government employees in preparing accountable Kediri’s development planning documents.. The Mayor Regulation Number 58 Year 2011 exists as a policy to regulate the implementation of the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) in Kediri City. The policy must certainly be implemented properly and correctly for the relevant parties, namely the wards, district and the Regional (SKPD for collecting and compiling data related to development needs in Kediri City. The results of the research that have been conducted show that the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) policy has been implemented by the Development Planning, Research and Development Agency of Kediri. Research using the theory of George C. Edward III can be concluded, as: a) the process of communication with policy objectives is quite good, b) no problems found in facilities, budget, information and authority, c) attitude of disposition of implementers and good policy objectives, and d) bureaucratic structure that is quite clear. However, in the implementation process there are still shortcomings, as: limited human resources, and lack of competency of existing human resources. To implement a policy properly it is necessary to increase the existing supporting factors and overcome the inhibiting factors that arise. Recommendations that can be given are related to the implementation of the Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD) policy by increasing the number of employees responsible for managing SIMPPD and providing training and technical guidance.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/1088/051900864
Uncontrolled Keywords: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)-Policy Implementation, Regional Development Planning Management Information System (SIMPPD)
Subjects: 300 Social sciences > 338 Production > 338.9 Economic development and growth
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 27 Jun 2019 02:45
Last Modified: 25 Oct 2021 03:50
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165557
[thumbnail of Mochammad Rezza Fahlavi.pdf]
Preview
Text
Mochammad Rezza Fahlavi.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item