Ulfa, Maria (2018) Penerapan Prinsip-Prinsip Sound Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kemandirian suatu daerah merupakan suatu tuntutan dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan kepada daerah berdasarkan asas otonomi yang disebut sebagai desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga pemerintahan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/ Kota dan pemerintahan terendah (Desa) diberikan kewenanangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atas prakarsa dan aspirasi masyarakat serta menjadi daerah yang swasembada dan swakarya. Oleh karena itu, peran Desa sangat dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian dan mendukung pogram Nawa Cita dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Pasirian disarankan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga ekonomi yang mandiri dan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas. Mengingat potensi Desa Pasirian yang beragam dan kebutuhan masyarakat Pasirian yang semakin kompleks maka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Pasirian menggunakan prinsip-prinsip sound governance karena selain menggunakan tiga aktor penting dalam pemerintahan (pemerintah, swasta dan masyarakat), paradigma ini juga menggunakan prinsip kekuatan internasional/ globalisasi yang penting untuk membangu kerjasama lokal maupun internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif statistik. Fokus penelitian ini yaitu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ada di Kecamatan Pasirian berdasarkan prinsip-prinsip sound governance. Tujuan dilakukan peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsi-prinsip sound governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Pasirian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rumus prosentase dan nilai rata-rata (mean) dari item kuesioner yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip sound governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Pasirian sudah diterapkan dengan baik kecuali (1) Prinsip manajemen dan kinerja dimana rata-rata nilai pelaksanaan prinsip manajemen dan kinerja BUM Desa hanya 2,5 paling rendah dibandingan dengan prinsip lainnya. (2) Prinsip etika, vii akuntabilitas dan transparansi dimana pada prinsip ini memperoleh rata-rata nilai yaitu 3,34 terutama pada penghindaraan penyalagunaan kekuaasaan, belum adanya akses informasi secara online mengenai BUM Desa serta belum membuat laporan akuntabilitas kinerja BUM Desa dan Surat pertanggungjwaban BUM Desa. Dari hasi penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu(1) untuk memperbaiki manajemen dan kinerja BUM Desa dibutuhkan kerjasama antar instansi baik pemerintah Kabupaten terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Lumajang, Pemerintah Desa Pasirian dan BUM Desa yang ada untuk merencanakan dan melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja BUM Desa, melakukan pendampingan kepada BUM Desa dalam pembuatan laporan akuntabilitas kinerja BUM Desa dan surat pertanggungjawaban BUM Desa dan jugapembuatan website resmi BUM Desa. (2) Diharapkan BUM Desa menetapkan job deskripsi, standar operasional prosedur (SOP) dan indikator pengukuran kinerja yang baku yang diarahkan untuk pencapaian tujuan melalui peningkatan hasil kinerja pegawai BUM Desa.
English Abstract
The independence of an area is a demand from the central government as a follow-up to the submission of affairs to the regions based on the principle of autonomy referred to as decentralization as regulated in Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2014 so that the Provincial, District / Regional governments the lowest cities and governments (village) are given special authority to regulate and manage their own household affairs on the initiative and aspirations of the community and become self-sufficient and self-managed areas. Therefore, the role of the Village is needed to strengthen the economy and support the program of Nawa Cita from Joko Widodo and Jusuf Kalla is to build Indonesia from the periphery by strengthening the Regions and Villages within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (USRI).The government of Lumajang Regency, especially Pasirian District, is suggested to establish a Village Owned Enterprise (VOE) as an independent economic institution and able to prepare itself in the face of global competition and free trade.Given the diverse potential of Pasirian Village and the increasingly complex needs of the Pasirian community, the management of the Village Owned Enterprise (VEO) in Pasirian District uses sound governance principles because in addition to using three important actors in governance (government, private and community), this paradigm also uses the principle of international power / globalization which is important to build local and international cooperation. This researchusing quantitative research with a descriptive statistic approach.The focus of this research is the management of Village Owned Enterprises (VOE) in Pasirian District based on sound governance principles.The purpose of this research was to describe and analyze the application of sound governance principles in the management of Village Owned Enterprises (VOE) in Pasirian District.The data analysis method used isdescriptive analysis using the percentage formula and the mean value (mean) from the questionnaire items generated. The results showed that the application of sound governance principles in the management of Village Owned Enterprises (VOE) in Pasirian Subdistrict had been implemented well except(1) Where is the principle of management and performancethe average value of the implementation of management principles and the performance of VOE is only the lowest 2.5 compared to other principles.(2) Principles of ethics, accountability and transparencywhere in this principle get an average value of 3.34especiallyin avoidance of abuse of power, there is no online access to information about VOE and has not made accountability reports on the performance of VOE and VOE accountability letters. From the results of the research, there are several suggestions that can be given by the author, namely (1) to improve the management and performance of VEO requires collaboration between good agenciesDistrict government especiallyCommunity and Village Empowerment Service (CVES)Lumajang City,Pasirian Village Government and the existing VOE to plan and conduct training and development of VOE workforce,mentoring BUM village in the makingaccountability report on the performance of VOE and VOE accountability letter and also making the official VEO website.(2) It is expected that VEO sets a job description,standard operating procedures (SOP) andstandardized indicators of performance measurement directedfor the achievement of objectives through improving the results of the performance of VEO employees.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/937/051811023 |
| Uncontrolled Keywords: | Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Sound Governance-Village Owned Enterprises (VOE)and Sound Governance |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.7 Business enterprises |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Sep 2019 06:56 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165434 |
Preview |
Text
Maria Ulfa.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |