Evaluasi Atas Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen)

Mutiara, Nira (2018) Evaluasi Atas Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi whistleblowing system sebagai upaya pencegahan, pemberantasan korupsi serta peningkatan good government governance. Objek penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan adalah data primer. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam (in depth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen belum sesuai dengan pedoman Komite Kebijakan Nasional Governance. Implementasi whistleblowing system belum diketahui oleh semua pegawai dan masyarakat. Selain itu, belum adanya kepastian mengenai prosedur pelaporan, jenis tindakan yang dapat dilaporkan dan tindaklanjut laporan serta perlindungan kepada whistleblower menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system belum efektif. Implementasi whistleblowing system yang tidak efektif tersebut tidak dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan, pemberantasan korupsi serta upaya peningkatan good government governance. Penerapan whistleblowing system di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen masih perlu diperbaiki.

English Abstract

This is a qualitative study with a case study approach. This study examines the implementation of whistleblowing system to prevent corruption, eradicate corruption and improve good government governance. The object of this study is Department of Transportation in Kebumen, Central Java. This study used primary data. The data were collected using in-depth interviews. The result show that implementation of whistleblowing system at Department of Transportation Kebumen is not yet correspondent to the National Committee on Governance guidelines. The implementation is still unknown by public and employee. However, lack of certainty on reporting procedures, fraud that can be reported, the process after reporting and protection to whistleblower shows that implementation of whistleblowing system is not effective. The ineffective implementation of whistleblowing system can not contribute in preventing, eradicating corruption and improving good government governance. The implementation of the whistleblowing system in Department of Transportation Kebumen needs to be improved.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FE/2018/591/051810737
Uncontrolled Keywords: Whistleblowing System, Komite Nasional Kebijakan Governance, Korupsi, Good Government Governance, Whistleblowing System, National Committee on Governance, Corruption, Good Government Governance
Subjects: 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.1 Criminal offenses > 364.13 Political and related offenses > 364.132 Offenses against proper government > 364.132 3 Corruption
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 09 May 2019 02:19
Last Modified: 20 Oct 2021 07:55
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163803
[thumbnail of Nira Mutiara.pdf]
Preview
Text
Nira Mutiara.pdf

Download (4MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item