Sardika, Enggar (2018) Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Meratifikasi Kesepakatan Cooperation In The Peaceful Uses Of Nuclear Energy Dengan India Pada Tahun 2017. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebijakan luar negeri merupakan artikulasi dari kepentingan nasional sebuah negara yang ingin dipenuhi pada konteks internasional. Pada praktiknya, perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pada 11 November 2016 Jepang menyepakati kesepakatan kerjasama energi nuklir untuk tujuan damai dengan India. Draft kesepakatan tersebut selanjutnya diratifikasi Parlemen Jepang tepatnya House of Representatif pada 24 February 2017 dan House of Councillors pada 7 Juni 2017. Setelah diratifikasi, perjanjian kerjasama tersebut resmi berjalan. Dalam kerangka kerjasama tersebut, memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang mentransfer teknologi reaktor nuklir ke India. Kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari aktor-aktor baik yang berada dalam birokrasi maupun mereka yang berada di luar birokrasi. Penolakan tersebut muncul karena kebijakan tersebut dianggap menciderai komitmen Jepang dalam usaha menghilangkan senjata nuklir di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana proses pengambilan keputusan Jepang dalam meratifikasi kesepakatan Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy dengan India pada tahun 2017. Teori yang penulis gunakan yaitu Birokrasi Politik dari Graham T. Allison dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan melihat proses tarik menarik kepentingan dari masing-masing aktor tersebut.
English Abstract
Foreign policy is the articulation of a country’s national interest in international context. In practice, the formulation of foreign policy is influenced by actors who are involved in it. On November 2016, Japan agreed on nuclear energy agreement for peaceful purpose with India. The draft of the agreement then ratified by the Parliament of Japan’s House of Representative on June 7th, 2017. After the ratification took place, the agreement officially took effect. The framework of the agreement made possible for Japanese companies to transfer the nuclear reactor technology to India. The policy was met with opposition from both actors within and outside of the bureaucracy. The opposition came to the surface because the policy was deemed damaging to Japan’s commitment on eradicating nuclear weapon in the world. This research seeked to observe the process of Japan’s decision making on ratifying Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy with India on 2007. The author used Graham T. Ellison’s Politic Bureaucracy theory to identify the related actors and how they influenced the policy making.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2018/994/051812243 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Luar Negeri, Nuklir, Jepang, India, Grahamm T. Allison, Birokrasi Politik. Foreign Policy, Nuclear, Japan, India, Graham T. Allison, Bureucratic Politic. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 327 International relations > 327.1 Foreign policy and specific topics in international relations > 327.109 52 Foreign policy and specific topics in international relations (Japan) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Aug 2019 03:42 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163527 |
Preview |
Text
Enggar Sardika.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |