Adhityo, Yosef (2019) Penetapan Sah Tidaknya Status Tersangka Pada Perkara Korupsi Budi Gunawan ( Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganilisis kewenangan Hakim dalam pembatalan status tersangka 2) Untuk mengetahui dan menganilisis faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutus status Budi Gunawan sebagai tersangka. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah setelah bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian dan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pembatalan status tersangka Budi Gunawan yaitu dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, hakim praperadilan selaku hakim tunggal adalah Sarpin Rizaldi, sementara yang menjadi panitera praperadilan adalah Ayu Triana Listiati. Isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan karena berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Dasar pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat - syarat yuridis dalam pembatalan status tersangka yaitu terlepas dari apakah Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai Yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo.
English Abstract
The objectives of this study are: 1) To find out and analyze the authority of the Judge in the cancellation of the suspect's status 2) To find out and analyze the factors that influence the Judge in deciding Budi Gunawan's status as a suspect. In writing this thesis, the author uses normative legal research methods, namely a study that is reviewed through legal aspects, regulations which are then associated with reality or practice that occurs in the field. Legal material processing techniques in writing scientific papers are after primary and secondary legal materials collected are then given an assessment and argumentation to provide an assessment of what should be according to the law against the facts or events from the results of the study. The results of the study indicate that the judge's basis in making a decision to cancel Budi Gunawan's suspect status is in Decision Number: 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt. Cell or widely known in the community with the Budi Gunawan case, the pretrial judge as the sole judge was Sarpin Rizaldi, while the one who became the pretrial clerk was Ayu Triana Listiati. The contents of the pretrial decision of the South Jakarta District Court that granted a pretrial application from the applicant were partially deemed not based on law. This is reinforced because based on article 77 of the Criminal Procedure Code when the decision is imposed by a single Judge, whether or not the determination of the suspect's status is valid is not the object of pretrial. The consideration of the judge has fulfilled juridical conditions in the cancellation of the suspect's status, regardless of whether the Bengkayang District Court Decision No. 01 / Pid.Prap / 2011 / PN.Bky dated May 18, 2011 jo. Supreme Court Decision No. 88 PK / Pid / 2011 dated January 17, 2012 and Decision of the South Jakarta District Court No. 38 / Pid.Prap / 2012 / PN.Jkt.Sel dated 27 November 2012 can be accepted as jurisprudence or not, but what is certain is that the Judge examining the aquo case will not use these decisions as a basis for consideration in deciding the case of aquo.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/453/051900537 |
| Uncontrolled Keywords: | Pembatalan Status Tersangka Dan Perkara Korupsi-Cancellation of suspect and corruption cases |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 25 Apr 2019 03:40 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163227 |
Preview |
Text
Yosef Adhityo.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |