Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Akibat Adanya Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Lainnya ( Studi Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Dan Sentra Usaha Sambel Pecel Kota Blitar )

Aprilia, Novia Dewi (2018) Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Akibat Adanya Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Lainnya ( Studi Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Dan Sentra Usaha Sambel Pecel Kota Blitar ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sambel pecel adalah salah satu makanan khas diBlitar dan produknya dapat dipasarkan dimana saja termasuk dipasar. Kawasan pasar besar terdapat empat toko yang beroplah besar mendominasi suatu jenis barang yaitu sambel pecel yang diperoleh dari usaha mikro kecil. Dari penelusuran dipasar besar terdapat perjanjian tambahan atau peraturan tidak tertulis yang diberlakukan beberapa toko tertentu dipasar yang menetapkan bahwa produksinya hanya dapat dijual pada toko tersebut saja disuatu pasar dan tidak menjual ditoko lain sehingga konsumen hanya dapat membeli produk sambel pecel hanya ditoko tersebut. Kesepakatan yang mau tidak mau harus menyetujui tersebut memberi implikasi, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya toko hanya menjual produk sambel pecel miliknya, kerugiannya karena dalam memasarkan produk sambel pecel kurang luas sehingga mengakibatkan kecilnya jumlah keuntungan yang didapat dan bagi pelaku usaha pesaing terhambat untuk menitipkan produknya ditoko tersebut. Perilaku toko yang menetapkan aturan semacam ini menurut hukum persaingan usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan penguasaan pasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kendala kurang luasnya pelaku usaha mikro kecil dalam memasarkan produknya karena para pedagang diduga telah melakukan kegiatan penguasaan pasar. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tentang perlindungan hukum dan telah dikecualikan bagi pelaku usaha kecil sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang atas semua permasalahan yang dialami pelaku usaha kecil. Kewenangan yang dianggap efektif mengenai kasus diatas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa (BPS).

English Abstract

Sambel pecel is one of the favorite foods in Blitar and its products can be marketed anywhere including the market. Large market area there are four big shops dominate a kind of goods that is pecel sambel obtained from small micro business. From the search in the big market there is an unwritten rule applied to some particular store in the market that stipulates that its production can only be sold in the store alone in a market and does not sell in another store so that consumers can only buy pecel sambel products only in the shop. Agreements that will inevitably have to agree give implications, advantages and disadvantages. The advantage is that the store only sells its pecel sambel product, its loss because in marketing the pecel sambel product is not widespread, resulting in the small amount of profit earned and for the competitor business is hampered to entrust the product ditoko. The shop behavior that establishes such a rule according to business competition law can be categorized as a market control act as regulated in Article 19 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The obstacles are not the breadth of small micro business actors in marketing their products because the traders are suspected to have conducted market control activities. However, the provision in Article 19 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not regulate legal protection and has been exempted for small business actors so that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has no authority over all problems encountered small business actors. The authority that is considered effective regarding the above case is the Department of Trade and Industry of Blitar City.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/231/051805180
Uncontrolled Keywords: upaya perlindungan hukum, pelaku usaha mikro kecil, penguasaan pasar.-legal protection effort, small micro business actors, market domination.
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 30 Jan 2019 02:13
Last Modified: 23 Oct 2021 04:51
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163202
[thumbnail of Novia Dewi Aprilia.pdf]
Preview
Text
Novia Dewi Aprilia.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item