Kartika, Dwi (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut SK PNS, dalam hal terjadi kredit macet. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh fasilitas kredit perbankan, di dalam hal ini Bank Jatim Cabang Malang, dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut SK PNS, yang memiliki risiko lebih tinggi daripada lembaga jaminan lain, dibuktikan dengan kasus kredit macet dengan jaminan SK PNS yang masih terjadi dengan prosentase sebesar 2 (dua) hingga 5 (lima) persen di Bank Jatim Cabang Malang, yang disebabkan karena jaminan dengan SK PNS tidak memenuhi syarat sebagai jaminan yang baik, tidak aman dan tidak memiliki nilai jual. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: a) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Malang? dan b) Apakah Faktor Pendorong dan Penghambat dalam memperoleh Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal terjadi Kredit Macet di Bank Jatim Malang? Untuk menjawab permasalahan di atas, Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet adalah terletak dalam perjanjian yang dilakukan bank, baik dengan pegawai negeri sipil selaku debitur, maupun dengan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaungi debitur, serta kedudukan Bank Jatim sebagai bank kas daerah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keungan nomor 235 tahun 2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai, Bank Jatim tidak lagi menjadi bank kas daerah dikarenakan dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa bank kas daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan kustodian. Maka, berdasarkan kedudukan Bank Jatim yang bukan lagi menjadi bank kas daerah, Bank Jatim kehilangan kewenangan sebagai penyalur gaji pegawai negeri sipil daerah dan berhak secara langsung memotong gaji pegawai untuk pembayaran angsuran kredit, sehingga pembayaran angsuran kredit harus dilaksanakan secara langsung kepada bank yang semakin meningkatkan risiko terjadinya kredit macet. Maka, perlu adanya revisi perjanjian bank dengan debitur dan instansi atau lembaga pemerintahan yang menaungi supaya lebih menguatkan posisi bank dan melindungi bank secara hukum apabila terjadi kredit macet.
English Abstract
The background of this research is about legal protection for Bank in credit with guarantee of letter of appointment to civil government staff, in the next is called SK PNS, in the case of bad loans. The background of this problem is that banking credit facility, in this case Bank JatimCabang Malang, with guarantee of letter of appointment to civil government staff, later called SK PNS, have a greater risk than other assurance agency, with the proof of the case of bad credits with SK PNS guarantee that still happen in percentage of 2 (two) to 5 (five) percent in Bank JatimCabang Malang, that caused by the SK PNS guarantee is not fulfilling the requirement as a good assurance, unsafe, and have no selling value. The problems of the research are: a) How the Method of Legal Protection to Bank in Credit with Guarantee of Letter of Appointment to Civil Government Staff, in the Case of Bad Loans in Bank Jatim Malang? and b) What is the Supporting and Inhibiting Factors to Gain Legal Protection to Bank in Credit with Guarantee of Letter of Appointment to Civil Government Staff, in the Case of Bad Loans in Bank Jatim Malang? This research is using juridical empirical method with sociological juridical approach in which primary and secondary data obtained will be analyzed with descriptive analysis method. The result of this study is the legal protection to bank in credit with SK PNS guarantee in the case of bad loans is in the agreement from the bank, both with government civil servant as the debtor, and with the instances or the debtor’s government agency, and Bank Jatim position as regional cash bank. However, as in Money Ministry Rules number 235 year 2015 about Revenue Sharing Distribution Convention and/or General Allocation Grant in Non-Cash Form, Bank Jatim is no longer become the regional cash bank because in the agreement is determined that regional cash bank means that the bank doing custodian activity. Thus, based on the Bank Jatim position that no longer a regional cash bank, Bank Jatim loses the authority as regional civil government staff payment distributor and have a right to directly put the salary to leasing the credit, so the installment credit payment should be done directly to the bank that make a greater risk of bad loans. Thus, it will need a revision of bank agreement with the debtor or instances or the debtor’s government agency so it will make a stronger position of bank and provide legal protection of the bank if there’s any bad loans.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/468/051900741 |
| Uncontrolled Keywords: | Bank, Perlindungan Hukum, Kredit Macet, Jaminan Pinjaman |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 30 Jan 2019 02:43 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163171 |
Preview |
Text
Dwi Kartika.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |