Kurniawan, Robbi (2019) Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Seksi Wilayah II). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial. Wilayah yang di sororti oleh penulis adalah wilayah Malang pada tahun 2016 terdapat 1 kasus, tahun 2017 terdapat 3 kasus, semakin banyak modus operandi dalam melakukan perdagangan satwa liar tersebut dengan menggunakan kecanggihan teknologi sekarang yaitu melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana modus operandi yang digunakan dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial dan Bagaimanakah penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sangatlah beragam menggunakan media sosial seperti facebook melalui grup-grup jual beli satwa. Penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penerapanya belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang guna menangani masalah lingkungan hidup termasuk didalamnya masalah Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi. Sedangkan para jaksa menuntut rendah tidak mengindahkan Surat Edaran dari Kejaksaan Agung No B-3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September 2016, yang memerintahkan pada seluruh jaksa Indonesia untuk menuntut hukuman berat terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah telah membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada draft rancangan Undang-Undang tersebut terkait tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi akan dihukum maksimal dengan 15 (lima belas) Tahun penjara, dengan hal ini diharapkan agar para pelaku jera atas perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi.
English Abstract
In this undergraduate research, the author raised the issue about the modus operandi of the crime of trafficking in wildlife protected through social media. The area highlighted by the authors is that in the region of Malang in 2016 there were 1 case, in 2017 there were 3 cases, the more modus operandi in trading the wildlife by using current technological sophistication, namely through social media. Based on the foregoing above, this paper raised the formulation of the problem, namely how the mode of operation used in the trade of wildlife protected through social media and how the application of article 21 paragraph (2) juncto article 40 paragraph (2) of constitution number 5 of 1990 againts perpetrators criminal acts of wildlife trade. This research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approaching which is emphasize in the legal aspect by conducting research directly to the research location, trying to identify the law that occurred in the community. The results of research that the mode of operation used by perpetrators of criminal acts of wildlife trade, that protected is very diverse to resemble drug crime and arms sales using social media such as facebook through animal buying and selling groups. While the application of article 21 paragraph (2) juncto article 40 paragraph (2) of the constitution number 5 of 1990. Concerning the conservation of living natural resources and their ecosystems againts perpetrators of criminal acts of wildlife trade has been implemented prperly and in accordance with the a quo law, but the perpetrators wildlife crime is still in low law and a large fine but replaced with a prison sentence.Therefore, the government established enviromental and foresty law enforcement and enforcement centers to deal with enviromental problems including the problem of protected wildlife crime. While, presecutors demanded low disregard of circular letter from Attorney general’s number B-3000/E/EJP/09/2016, September 28th 2016. Which instructs to all indonesian presecutors to prosecute severe penalties againt perpetrators of protected wildlife trade crimes. Therefore, the government has worked out the revision of the constitution number 5 of 1990 concerning the conseervation of living natural resources and its ecosystem which in the draft, draft of the law related to the crime of trafficking in wildlife protected will be punished for a maksimum of 15 (fifteen) years in prison with this is expected to deter perpetrators of acts of trafficking protected wildlife.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/442/051900526 |
| Uncontrolled Keywords: | -Perdagangan Satwa Liar |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 591 Specific topics in natural history of animals > 591.7 Animal ecology, animals characteristic of specific environments |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 19 Jun 2019 03:27 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163164 |
Preview |
Text
Robbi Kurniawan.pdf Download (14MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |