Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas

Athira, Emir (2018) Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah disabilitas di Indonesia serta telah terbukanya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitsas di berbagai universitas di Indonesia, untuk itu diperlukan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas nantinya akan lulus dan menjadi seorang professional. Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara berdasarkan pasal 28 ayat I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hak mendapatkan pekerjaan telah disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun belum terdapat pengaturan yang jelas (vague norm) terhadap penjaminan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas? (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk affirmative action sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan cara pengumpulan bahan hukum yang kemudian diinventarisasi, dikatagorikan, dan disusun secara sistematis, secara singkat guna memperoleh gambaran tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas. Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut di atas bahwa terdapat ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas, menjadikan pihak pengusaha, maupun pemerintah setengah hati dalam menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas. Oleh karena itulah harus dilakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas menggunakan jalur regulasi peraturan perundang-undangan, sedangkan bentuk affirmative action sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat berupa penjaminan maupun perlindungan. Indonesia telah menjaminkan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya, namun belum memiliki perlindungan yang jelas kepada penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk menikmati kehidupan inklusi. Oleh karena itulah salah satu bentuk affirmative action yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah diberikannya kuota setidaktidaknya sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan tingginya angka pengangguran, sekaligus menyelesaikan perkara diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang tidak berujung.

English Abstract

In writing this essay, researchers raised issues related to the state's responsibility in the fulfillment of the right to get a job for disabilities. The theme selection inspired by the large number of disability in Indonesia, Indonesia also open access to higher education for persons with disabilities in various universities in Indonesia, it is necessary for seeking employment for persons with disabilities will graduate and become a professional. Fulfillment of human rights is state responsibility under article 28 paragraph I paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (NRI Constitution of 1945). Right to get a job has been mentioned in various legislation in Indonesia but there are no clear arrangements (vague norm) to guarantee the right to work for the disability persons. Based on the background above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the state's responsibility in the fulfillment of the right to get a job for disabilities? (2) How is forms of affirmative action as an effort to fulfill the right to work for persons with disabilities? Then the writing of this paper uses normative juridical method with statute approach, conseptual approach, case approach, and comparative approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by researchers will be analyzed by the collection of legal materials then inventoried, categorized and arranged systematically, briefly in order to gain an overview of the state's responsibility in the fulfillment of the right to get a job for disability. From the results of the study, the researchers obtained the answers to the problems mentioned above that there is a lack of clarity about the regulations governing the accessibility of jobs for the disability persons, making the company and government as well half-hearted in solving the problems of job accessibility for disability persons. Therefore it should be solved by legal reform. Renewal of laws for job accessibility for disability using the regulatory pathways of legislation, whereas the form of affirmative action as an effort to fulfill the right to work for persons with disabilities can be the guarantee and protected. Indonesia has committed to ensuring decent work for citizens, but do not have clear protection to persons with disabilities as citizens to enjoy a life of inclusion. Therefore one form of affirmative action is the result of this study are given quotas at least 1% or more for persons with disabilities to become civil servants in accordance with the competencies required terkait. This regulation expected to finish high unemployment, as well as resolve cases of endless discrimination against persons with disabilities.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2016/467/051900740
Uncontrolled Keywords: Disabilitas, Pekerjaan, Kesempatan, Pemenuhan Hak, Tanggung Jawab Negara
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.015 9 Specific aspects of labor (Workers with disabilities and illnesses)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 11 Mar 2019 02:20
Last Modified: 23 Oct 2021 08:13
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163156
[thumbnail of Emir Athira.pdf]
Preview
Text
Emir Athira.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item