Anshori, Muhammad Burhanuddin (2018) Efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakah di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang tidak didaftarkan. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN. Hambatan yang dialami dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang adalah terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena Nazhir merasa cukup yakin dengan status wakafnya hanya dengan memegang AIW, dalam prosesnya sering kali Nazhir kekurangan data administratif dan enggan untuk melengkapi data tersebut, kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan pentingnya kepastian hukum benda wakaf, serta inventaris yang kurang update (pembaharuan). Namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut.
English Abstract
The problems that exist in this research is the difference between the rules (das sollen) in this case is Article 32 UU Endowment and the reality that exist in the field (das sein) in this case is the presence of land wakah in District Pronojiwo Lumajang regency that is not registered. This issue needs to be investigated and studied further to provide solutions so that the future will no longer occur. Urgency of this research is to provide legal certainty related to the registration of wakaf land especially for the people of Pronojiwo Sub-district, Lumajang Regency.The result of the research shows that the provision of Article 32 of UU waqf can not be executed effectively, especially by the legal structure that takes care of the wakaf. This is evidenced by the absence of Ministry of Religious Affairs to provide services according to the request of Nazhir so often do not carry out the registration as recommended by the Law that is for 7 working days after AIW signed. Coupled with the slow BPN to handle wakaf files that have been submitted to him, and not terakomodirnya implementation of land measurement wakaf well by BPN. The obstacles experienced in applying Article 32 of the Endowments Law related to Wakaf Land Certification in Pronojiwo Sub-district of Lumajang Regency are found in both the structure and the community itself. The most common obstacle is that Nazhir feels quite confident with his wakaf status by holding AIW, in the process often Nazhir lacks administrative data and is reluctant to complete the data, lack of knowledge by HR of the importance of legal certainty of waqf objects, as well as less inventory update (renewal). However, against these obstacles have been made appropriate efforts to overcome these obstacles.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/232/051805181 |
| Uncontrolled Keywords: | Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf.-Wakaf, Certification of Wakaf |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.02 Law of public property > 343.025 Real property > 343.025 3 Disposal |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 20 Feb 2019 07:04 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163135 |
Preview |
Text
Muhammad Burhanuddin Anshori.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |