Analisis Jaminan Fidusia Atas Piutang Berupa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia )

Pakpahan, Andreas (2017) Analisis Jaminan Fidusia Atas Piutang Berupa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Bank yang mau menerima jaminan fidusia dalam bentuk Piutang berupa Restitusi Pajak sebagaimana dikatakan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.” Restitusi Pajak sendiri merupakan peengembalian pembayaran dari Negara kepada Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah Piutang berupa Restitusi Pajak dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis (Analitycal Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menentukan isu atau makna aturan hukum dari Undang-Undang dan pendapat para ahli yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian ini, diperoleh jawaban bahwa Piutang berupa Restitusi Pajak tidak dapat digolongkan sebagai Surat Berharga sebab tidak mempunyai sifat kebendaan, keanggotaan, dan syarat formil dari sifat tagihan utang (wesel, giro, cek, promis, kwitansi). Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya memberi definisi Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran, sehingga membuat penafsiran yang terlalu luas, sebab Restitusi Pajak pun merupakan hak Wajib Pajak untuk menerima pembayaran dari Negara.

English Abstract

In this thesis, the author raised concerns about the form of Restitution Tax receivables belonging to persons or entities in this case called the taxpayer, where the taxpayer has the right to claim on a refund from the State caused by excess tax payments Taxpayers. However, the receivables can not be registered as an object of fiduciary though provided for in article 9, paragraph (1) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary "Fiduciary can be assigned to one or more units or other types of objects, including accounts receivable, both of which have Present at the time of collateral or later acquired. " Based on this, this paper raises the problem formula: Why is the Receivable in the form of Tax Restitution can not be classified as a securities so it can not be used as an object of fiduciary guarantee? The type of research used in this study is normative juridical with statutory approach (Approach approach) and analytical approach (Analitycal Approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis by determining the issue of the rule of law or the meaning of the Act and the opinion of the experts referenced in resolving legal issues that become the object of study. From these results, obtained in the form of answers to that receivable Tax refunds can not be classified as securities because it does not have material properties, membership and formal requirements of the nature of the debt bill (draft, giro, check, promis, receipt). Fiduciary Act only gives the definition of receivables is the right to receive payment, thus making the interpretation is too broad, because any tax refunds the taxpayer's right to receive payment from the State

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/453/051900748
Uncontrolled Keywords: -Pajak
Subjects: 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 29 May 2019 03:28
Last Modified: 23 Oct 2021 08:11
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163123
[thumbnail of Andreas Pakpahan.pdf]
Preview
Text
Andreas Pakpahan.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item