Muhammad, Bintang Mahatma (2018) Analisis Yuridis Konkretisasi Azas Keseimbangan Terhadap Kontrak Pemborongan No: P2S-IDB/ PMU.C/77/IX/2005 Antara PT. Adi Karya Tbk Dengan Universitas Islam Negeri Malang Kerjasama IDB. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh UIN Malang merupakan perjanjian yang dibakukan. Dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang memborongkan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 6. klausula dalam perjanjian telah dirancang pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak Kontraktor hanya mempunyai dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Sama sekali tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Adanya kontrak baku dalam perjanjian ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut karena ada beberapa klausula yang dianggap dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian, salah satunya masalah pemenuhan prestasi. Adanya klausul baku ini dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut, karena ada terdapat klausul yang dianggap dapat merugikan pihak kontraktor, sehingga masih belum mewujudkan azas keseimbangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konkretisasi azas Keseimbangan terhadap kontrak pemborongan antara PT. Adi Karya (PERSERO) TBK dengan Universitas Islam Negeri Malang Kerjasama (UIN Malang) dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia Jasa Konstruksi(PT. Adi karya) dan pengguna jasa kontruksi(UIN Malang) dalam perjanjian Untuk menjawab penelitian diatas, Penelitian hukum normatif ini menggunakanpendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitycal Approach).Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian–penelitian kepustakaan (library research), bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode Intrepertasi sistematis dan intreprestasi gramatikal dengan menafsirkan azas keseimbangan dalam kontrak pembrongan yang dicerminkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa . Berdasarkan klausula pasal 14 dalam perjanjian mengenai ganti rugi keterlambatan belum memuat secara eksplisit tentang ganti rugi keterlambatan vi yang dapat diken’akan kepada Pengg.una Jasa (UIN Malang) dan dalam Addendum ke 4 yaitu perubahan pasal 8.1 huruf C ini memiliki interpratasi yang multitafsir, sehingga dianggap masih belum mewujudkan azas Keseimbangan dalam maksud yang sebenarnya. 2. Perlindungan Hukum preventif adalah dengan saling memenuhi kewajiban masing masing pihak antara PT. Adikarya Persero (penyedia jasa) dan UIN Malang (pengguna jasa,.) Perlindungan preventif dalam perjanjian ini sudah terpenuhi dimana telah tercantumnya pasal pasal yang mencegah sengketa dalam perjanjian yaitu dalam pasal 9.1, 9.2, 4.1, 6, 7.2, 10, 13. Perlindungn hukum represif merupakan perlindungan terakhir berupagugatan perdata, sanksi seperti denda, dan penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Sedangkanperlindungan hukum repesif dalam pasal 14 dan 16perjanjian ini tidak dicantumkan secara explisit mengenai pemutusan kontrak dimana dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa (PT. Adikarya), dan tidak dicantumkan mengenai ganti rugi apabila pihak Pengguna Jasa (UIN Malang) malakukan keterlambatan dalam hal pembayaran kepada Penyedia Jasa (PT.Adikarya).
English Abstract
The contract of work made by UIN Malang is a standard agreement. Where a contract has been prepared in advance by the party who outsource the job. This is in accordance with Presidential Decree of The Republic of Indonesia Number 80 Year 2003 Article 31 Paragraph 6. The clause in the agreement has been designed by the government through skilled and experienced designers. The Contracting Party has only two options, agree or disagree. Absolutely closed the possibility of a counter offer. The existence of a standard contract in this agreement causes the lack of legal protection of the parties in the contractual agreement because there are some clauses which are deemed to harm one party in the agreement, one of which is the matter of achievement fulfillment. The existence of this standard clause may result in the lack of legal protection in the contract of work, as there is a clause that is deemed to be detrimental to the contractor, thus still not realizing the principle of equilibrium. Based on the above background then the legal issues raised in this study is How the concretization of the equilibrium principle to chartering contract between PT. Adi Karya (PERSERO) TBK with Malang State Islamic University Cooperation (UIN Malang) and how the form of legal protection to Construction Service Provider (PT Adi Karya) and construction service user (UIN Malang) in agreement To answer the above research, this normative law research using approach of legislation (Statute Approach) and analytical approach (Analitycal Approach). The technique of tracing the legal material is done by using document study or library research, the legal material that has been obtained is analyzed using systematic methodology and grammatical intreprations by interpreting the equilibrium principle in the contract of contract reflected in Presidential Decree no. 80 of 2003 on Guidelines for Procurement of Goods and Services Based on the clause in Article 14 of the agreement on the compensation of the delay has not been explicitly contained about the compensation of the delay that can be claimed to service user (UIN Malang) and in Addendum 4, namely the change of Article 8.1 letter C has interpratation of multiple interpretations, is viii considered still not realize the principle of Balance in the true intent. 2. Protection Preventive law is to meet each other's obligations between PT. Adikarya Persero (service provider) and UIN Malang (service users,.) Preventive protection in this agreement has been fulfilled which has been contained the article of article that prevents dispute in agreement that is in article 9.1, 9.2, 4.1, 6, 7.2, 10, 13. Protection repressive law is the ultimate protection in the form of civil suits, sanctions such as fines, and alternative dispute resolution outside the court. While the repesive law protection in Articles 14 and 16 of this agreement is not explicitly stated regarding the termination of the contract which may be made by the Service Provider (PT Adikarya), and is not mentioned in respect of the damages if the Service User (UIN Malang) delays the payment to Service Provider (PT.Adikarya).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/252/051805201 |
| Uncontrolled Keywords: | Analisis Yuridis Konkretisasi Azas Keseimbangan, Kontrak Pemborongan, No: P2S-IDB/ PMU.C/77/IX/2005 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 692 Auxiliary construction practices > 692.8 Contracting |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 01 Jul 2019 03:14 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163091 |
Preview |
Text
Bintang Mahatma Muhammad.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |